Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 kembali dibahas, Pembahasan terkait anggaran ini kembali dilakukan, lantaran Bawaslu Kalteng kembali mengajukan nominal anggaran yang baru.
Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyebut, usulan awal pelaksanaan pilkada dari penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, serta dari pihak pengamanan yakni Polda dan Korem, berada pada angka lima ratus miliar rupiah lebih Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat terakhir, KPU yang awalnya mengusulkan Rp356 miliar, hanya dialokasikan Rp250 miliar.
“Sementara Bawaslu yang mengusulkan Rp122 miliar, dialokasikan Rp65 miliar. Polda yang mengusulkan Rp71 miliar, hanya dialokasi Rp40 miliar. Sedangkan Korem 102/Pjg mengusulkan Rp2 miliar. Jadi, tidak mengalami perubahan,” ungkapnya saat diwawancarai di salah satu hotel di Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Kamis (26/9).
Dijelaskan Fahrizal, besaran anggaran ini masih belum final, karena harus dirapatkan kembali bersama penyelenggara dan pengawas. Sebab, Bawaslu Kalteng merasa keberatan atas anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Kalteng.
“Belum, ini belum final. Tentu akan kami bahas kembali, karena Bawaslu bersurat kepada kami untuk penambahan anggaran. Awalnya kami plot Rp65 miliar, tapi mereka minta jadi Rp115 miliar,” jelasnya kepada awak media.
Menurutnya, pemprov akan mencermati usulan yang diajukan tersebut, sebelum menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawal pelaksanaan pilkada. “Kami masih akan melihat apakah usul-usulan ini secara nominatif memang merupakan angka-angka yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara. Nanti kami akan sepakati bersama berapa besarannya,” katanya.
Sekda menegaskan, apabila nominal yang diusulkan tersebut memang sesuai kebutuhan, maka usulan tersebut akan diakomodasi dan dipertimbangkan pemprov. Tetapi, lanjutnya, pihaknya juga akan mempertimbangkan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki pemprov.
“Saya juga minta agar kegiatan-kegiatan yang akan dilasanakan oleh penyelenggara maupun pengawas harus diefisienkan,” ujarnya.
Karena dengan adanya penyelenggaraan pilkada, tentu berimbas pada APBD Kalteng tahun ini. Otomatis juga akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lain.
