jpnn.com, JAKARTA – Peluang Partai Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri dan bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin semakin besar.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily terang-terangan menolak jika Gerindra ikut merapat ke kubu Jokowi.
Menurutnya, demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres. Bahkan, menurutnya, bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi pendukung Jokowi.
“Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita,” kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (13/10).
Menurut Ace, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi.
Ace mengatakan, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.
Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini,” katanya.
Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Maksudnya, kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye.
Jadi, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.
“Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet,” katanya.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.
“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” katanya. (antara/jpnn)
