PALANGKA RAYA– Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas pokok memastikan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan tak keluar dari ketentuan atau peraturan. Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu adalah potensi kerawanan yang bisa menimbulkan problem dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat nanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berencana merilis nama-nama daerah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Apalagi beberapa waktu lalu Bawaslu RI pernah menyebutkan bahwa Kalimantan menjadi salah satu daerah yang rawan dalam proses pilkada. Catatan itu didasarkan pada pelaksanaan pilkada 2015 lalu.
Akan tetapi, hal yang menjadi kekhawatiran Bawaslu itu justru dibantah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng. Kepala Badan Kesbangpol Kalteng Agus Pramono menegaskan, kerawanan pilkada tidak akan terjadi di wilayah Kalteng.
“Jika Kalteng dianggap zona merah atau sebagai daerah rawan pilkada, saya pikir hal itu perlu dikoreksi, karena selama ini pelaksanaan pilkada di Kalteng selalu berjalan lancar dan aman,” kata Agus Pramono saat diwawancarai Kalteng Pos di Kantor Kesbangpol Kalteng, Kamis (6/2).
Lebih lanjut dikatakannya, Kalteng merupakan daerah yang dikenal dengan keragamannya dalam hal suku, agama, ras, maupun golongan. Perbedaan pilihan dalam memilih pemimpin menjadi hal lumrah. “Masyarakat Kalteng sudah biasa berbeda pilihan, termasuk saat pilkada,” ungkapnya.
Dijelaskannya, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada sudah beberapa kali dilaksanakan di Kalteng ini. Karena itu, pihaknya menilai bahwa Kalteng sudah berpengalaman dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan. Pihaknya beranggapan bahwa selama ini demokrasi di Kalteng berjalan dengan sangat baik.
Sementara itu, terkait potensi terjadinya gesekan dalam pelaksanaan pilkada, kata Agus, tentu ada. Akan tetapi, lanjutnya, gesekan biasanya terjadi antara relawan dan tim sukses, dan itu dianggap sebagai hal yang wajar.
“Kalau pada tingkat masyarakat, saya pikir tidak terjadi gesekan. Sebab, gesekan biasanya terjadi antara para tim sukses. Meski demikian, gesekan masih dalam batas wajar dan tak sampai ke ranah kriminalitas atau pidana,” pungkasnya. (abw/ce/ala/nto)
