Cegah Penganggaran Daerah Berisiko Korupsi

KEAKRABAN: Bupati Mura Perdie M Yoseph menyambut kunjungan Kepala Kejati Kalteng Mukri bersama pejabat lainnya di kantor Kejari Mura dalam rangka kunjungan kerja, baru-baru ini. DADANG/KALTENG POS

PURUK CAHU–Pada tahun 2021 mendatang untuk pemerintah kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia secara bertahap harus mulai mengimplementasikan E-Planning atau Simda perencanaan. Hal ini, guna untuk mempermudah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 dan sinkronisasi penganggaran dari tingkat daerah, provinsi hingga ke pusat.

Selain itu, dikatakan Bupati Mura Perdie M Yoseph melalui Kepala Bappelitbang Mura sebagai bentuk mengantisipasi penyalahgunaan tata cara penganggaran daerah yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal itu dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

“Perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi,” terangnya, Jumat (13/3).

Sementara itu, melalui forum gabungan yang digelar pun sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Mura tahun anggaran 2021. Sekaligus terwujudnya konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan. Terlebih memberikan masukan kepada bupati dan wakil bupati dalam rangka pengendalian rencana pembangunan di Kabupaten Mura.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJBD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPPD, RPJMD dan RKPD, mekanisme perencanaan penganggaran adalah Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, forum gabungan perangkat daerah tingkat Kabupaten.

“Dalam forum gabungan perangkat daerah kabupaten, hasil musrenbang kecamatan disinkronisasikan dengan dana-dana desa yang masuk ke desa,” imbuhnya.

Sasaran akhir dari hasil pembahasan dapat diseleraskan dengan fokus pembangunan tahun 2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Mura tahun 2018-2023 sebagai informasi berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 178 ayat (5) pokok pokok pikiran DPRD masa reses disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD tingkat kabupaten.(dad/ila)

146 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.