Ribuan Pemilih Pemula Belum Terdaftar

DENAR/KALTENG POS
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan coklit ke rumah warga Kelurahan Bukit Tunggal, beberapa hari lalu.

PALANGKA RAYA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeluarkan catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada tahun ini. Berdasarkan catatan itu diketahui ada ribuan pemilih pemula di Kalteng yang belum terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Bawaslu merilis bahwa daerah di Kalteng dengan jumlah paling banyak pemilih pemula yang tak terdaftar ada di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), dengan jumlah 2.645 pemilih pemula. Disusul Kota Palangka Raya dengan jumlah 2.025 dan Kabupaten Lamandau sebanyak 1.083. (lihat tabel).

Ada tiga poin penting yang tertulis dalam surat yang ditandatangani 7 Agustus lalu itu. Pertama, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir, yaitu penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020. Dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum berusia 17 tahun yang sudah menikah tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Kedua, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih akurat dan valid. Daftar pemilih model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan tidak memasukkan pemilih dalam daftar pemilih khusus pemilu 2019. Terakhir, daftar pemilih model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS, dan belum memenuhi syarat kemudahan pemilih. Ditemukan belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama.

Ketua Bawaslu RI Abhan yang kebetulan melaksanakan kunjungan kerja di Kalteng, meminta agar temuan itu harus segera diperbaiki sebelum masa coklit berakhir, yakni 13 Agustus. Coklit harus dilakukan komprehensif, mutakhir, dan akurat. Harus bisa memastikan bahwa DPT nantinya adalah DPT yang valid dan akurat.

Meski demikian, KPU Kalteng menyebut bahwa pihaknya belum menerima informasi dari KPU RI terkait hasil pengawasan Bawaslu RI tersebut.

“Sampai tadi pagi (Minggu pagi, red) kami belum dapat informasi dari KPU RI, karena surat itu ditujukan ke KPU RI. Jika sudah ada informasi, kami akan sampaikan,” kata Anggota Komisioner KPU Kalteng Wawan Wiraatmaja, kemarin (9/8).

Sementara itu, Ketua KPU Barsel Bahruddin saat dihubungi Kalteng Pos juga mengaku belum mendapat laporan berkenaan hasil pengawasan Bawaslu. Pihaknya berjanji apabila memang nantinya mendapat laporan dari Bawaslu serta menerima arahan dari KPU provinsi maupun KPU pusat, maka pihaknya akan segera mengambil langkah tindak lanjut.

“Kami belum mendapatkan data itu (hasil pengawasan Bawaslu, red). Saat ini memang proses pemutakhiran data dan proses masih panjang, akan ada tanggapan dari masyarakat apabila ada yang belum terdaftar,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya tidak dapat menyatakan atau mengklaim bahwa nama-nama tertentu tidak terdaftar, karena masih dilakukan pemutakhirkan. Selama pemutakhiran sangat dimungkinkan ada nama yang dikeluarkan dari daftar jika memang seharusnya tidak terdaftar sebagai pemilih.

“Untuk proses coklit di Barsel, hingga saat ini sudah proses finalisasi dan hampir 100 persen, proses di lapangan saat ini melakukan pencermatan hasil coklit. Pada 13 Agustus ke depan kami pastikan proses coklit sudah clear,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Lamandau Irwansyah juga mengutarakan bahwa pihaknya belum mendapat informasi adanya hasil pengawasan Bawaslu tersebut. Meski begitu, lanjutnya, masih ada tahapan dan proses ke depan untuk coklit ini. Karena itu ia meminta masyarakat untuk proaktif memastikan diri masing-masing masuk dalam daftar pemilih.

“Di Lamandau ada 14 perusahaan. 9 perusahaan sudah dilakukan coklit, sementara 4 perusahaan lainnya masih dalam proses,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi oleh Ketua Bawaslu Kalteng Sastriadi, Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya Endrawati, serta jajaran Bawaslu provinsi dan kota melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Rakumpit, Sabtu (8/8). Kemudian pada Minggu (9/8) melanjutkan kunjungan kerja ke Kapuas dan Pulang Pisau.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, kedatangan Ketua Bawaslu RI Abhan kali ini dalam rangka supervisi bagi jajaran pengawas pemilu di Kalteng. Kalteng menjadi perhatian Bawaslu pusat karena Kalteng masuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Terkait beberapa temuan yang disampaikan oleh Bawaslu pusat soal proses tahapan pencoklitan di Kalteng, Satriadi mengatakan, beberapa temuan selama coklit tentu akan menjadi  perhatian Bawaslu Kalteng untuk selanjutnya disampaikan ke pihak KPU provinsi maupun kabupaten/kota.

“Di samping itu, beberapa  yang disampaikan berupa  saran perbaikan langsung ke jajaran  KPU, juga nantinya akan dilihat lagi hingga 13 Agustus, apakah berapa saran perbaikan tersebut sudah dilaksanakan,” ujar Sastriadi.

Kecamatan Rakumpit sengaja dipilih sebagai lokasi peninjauan karena merupakan kecamatan terjauh yang masuk wilayah Palangka Raya.

“Dari sisi geografis wilayah, Rakumpit termasuk rawan, karena selain letaknya yang jauh, juga karena belum terjangkaunya jaringan internet sehingga akses masyarakat di wilayah itu jadi terbatas,“ kata Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati.

Dalam kunjungan itu, rombongan disambut dengan penuh antusias oleh Ketua Panwascam Rakumpit Uben beserta anggotanya Tongku dan Susan serta pihak Kecamatan Rakumpit yang dipimpin langsung Camat Rakumpit, Wiliam.

Dalam pertemuan dengan panwascam, Abhan memberikan suntikan motivasi dan semangat kerja kepada seluruh anggota yang bertugas di kecamatan tersebut.

“Tetap jaga komitmen integritas dan profesionalisme kerja selama melakukan pengawasan,” ujar Endrawati.

Ia juga berpesan agar panwascam tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 selama bertugas melakukan pengawasan pencoklitan saat pendemi Covid-19.

Pesan tersebut diulangi lagi di hadapan anggota Bawaslu Kota Palangka Raya, saat Abhan berkunjung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 4.

“Bawaslu harus bisa dan mampu melindungi hak pilih masyarakat serta membantu memudahkan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi,” ucap Endrawati mengulangi pesan Abhan di hadapan anggota Bawaslu Palangka Raya.

Terutama, lanjut Endra, saat tahapan pendaftaran pemutakhiran data pemilih yang merupakan salah satu tahapan penting dan krusial dalam pelaksanaan pemilu. Sebab, tahapan inilah yang menentukan seseorang bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

Abhan berpesan kepada Bawaslu Palangka Raya membantu  menindaklanjuti berbagai temuan dan catatan  yang diperoleh Bawaslu pusat selama tahapan coklit dan sinkronisasi data pemilih ini.

Di Palangka Raya terdapat 2.025 jumlah  pemilih pemula yang pada 9 Desember 2020 terhitung sudah berusia 17 tahun. Akan tetapi sebagian besar mereka belum masuk atau terdaftar dalam daftar pemiliih model A-KWK. Selain itu, ada sekitar 2.000 data pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih khusus ( DPK) pemilu presiden pada 2019 lalu, tapi tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari KPU untuk pilkada serentak tahun ini.

“Juga ada temuan di Palangka Raya, terkait adanya pemilih di dalam satu keluarga memilih di TPS yang berbeda. Padahal berdasarkan aturan, seharusnya itu tidak boleh,“ sebut Endrawati.

Terkait berbagai temuan tersebut, Bawaslu Kota Palangka Raya akan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Palangka Raya untuk segera melakukan koreksi dan sinkronisasi temuan data pemilih ini agar dilakukan perbaikan.

Berbagai perbaikan data pemilih tersebut diharapkan dapat dilakukan KPU sebelum berakhirnya masa tahapan pencoklitan.

Endrawati menyebut, sampai saat ini Bawaslu Kota Palangka Raya masih terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan pilkada.

“Terutama bila kita berbicara soal tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada serentak kali ini, Bawaslu Kota Palangka Raya terus melakukan pengawasan di lapangan sampai masa pencoklitan berakhir” terang mantan jurnalis ini.

Ia juga mengatakan bahwa Bawaslu selalu mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pilkada.

“Karena sesuai pesan dari ketua Bawaslu pusat kepada kami, Bawaslu harus bisa membuat pilkada di Kalteng sebagai pilkada yang baik, sukses, dan sehat,“ tutup Endrawati.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya Ngismatul Choiriyah mengatakan, saat ini pelaksanaan masih pada tahapan pencoklitan. Per 8 Agustus 2020, prose pencoklitan sudah 86,31 persen.

“Mudah-mudahan dalam dua hari ini bisa selesai,” ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa kendala yang dihadapi selama tahapan ini. Misalnya, ketika akan menemui pemilih di rumahnya, tapi sulit ditemui karena yang bersangkutan berada di luar kota. Kendala lain yang dihadapi, bahwa satu pemilih terdaftar di dua atau lebih TPS.

Disinggung soal temuan Bawaslu pusat, ia mengakui hal itu. Ada sekian banyak nama pemilih yang tidak ter-cover dalam A-KWK, terutama data pemilih pemula.

“Data A-KWK ini merupakan sandingan data dari Mendagri dengan data DPT pada 2019 lalu. Data dari Mendagri itu per semester kemarin. Jadi, semester sekarang belum masuk dalam DP4,” tuturnya.

“Karena itu, saat proses pencoklitan, apabila PPDP menemukan ada warga Kota Palangka Raya yang memiliki KTP-el Palangka Raya tapi tidak masuk A-KWK, maka wajib didaftar dalam AA-KWK pemilih baru,” bebernya.

Untuk pemilih pemula yang nanti ditanggal 9 Desember 2020 berusia 17 tahun, lanjutnya, akan ada proses tersendiri nantinya. “KPU dan Disdukcapil akan bekerja sama, secara otomatis yang bersangkutan akan dimasukkan dalam DPT,” tandasnya. (kaltengpos/KPFM-101)

288 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.