SAMPIT – Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor membuka secara resmi acara Musyawarah Daerah (Musda) X Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kotim. Acara ini dilaksanakan di Islamic Center Sampit, Selasa (7/12).
Hadir pada kesempatan tersebut di antaranya Sekda Kabupaten Kotim Fajrurrahman, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur, dan Sejumlah Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kementerian Agama, Ketua beserta Pengurus LPTQ Kabupaten, serta ketua LPTQ se Kecamatan Kabupaten Kotim.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan, pandemic Covid-19 telah merubah sebagian besar tatanan kehidupan serta program pembangunan. LPTQ juga merasakan dampaknya, dimana berbagai agenda baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten, harus dibatalkan, hal ini seharus tidak membuat patah semangat, melainkan harus lebih kreatif lagi dalam menyesuaikan diri dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada, sehingga beberapa kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.
“Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kotim juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ Kabupaten ini, karena LPTQ Kabupaten Natuna telah berhasil menunjukkan kontribusinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah bagi pembangungan sumberdaya manusia didaerah ini,” kata Halikin Selasa (7/12).
Dirinya juga mengatakan LPTQ Kabupaten Kotim telah turut serta dalam mempersiapkan generasi Qur’ani, melalui kerjasama dan koordinasi baik dengan lembaga lintas sektoral, pengurus masjid dan surau maupun taman pendidikan Al Qur’an dan para guru mengaji yang tersebar sampai ke tingkat Rukun Tetangga.
“Untuk menyatukan pandangan dalam meletakkan program kerja kedepan, ia berharap agar momentum musda ini dapat dijadikan peluang penting dalam mengungkapkan permasalahan bagi pengembangan tilawatil Qur’an di Kecamatan, hingga kelurahan dan desa,” ujar Halikin.
Ia juga mengatakan hasil musda ini juga akan menjadi acuan bagi LPTQ Kabupaten Kotim untuk menyusun program kerja dalam menetapkan kebijakan yang nantinya akan disinergikan dengan program kerja pembangunan daerah pada sektor pembangunan manusia dan peningkatan keimanan masyarakat. (bah/ans/kpfm101).