MUARA TEWEH – Kantor Pajak Pratama (KPP) Muara Teweh dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok menyampaikan kinerja belaja APBN dan pembiayaan UMKM sampai dnegan 31 Agustus 2022. Kegiatan dilaksanakan Rabu (28/9) diikuti oleh sejumlah badan dan dinas terkait di dari Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya. Sebagai peserta ikut secara tatap muka, sebagian lagi secara online melalui zoom meeting.
Kepala KPPN Buntok Trianto bersama Kepala KPP Muara Teweh Andi Mujahid menyampaikan sampai dengan Agustus ini, pendapatan APBN KPPN Buntok mencapai Rp 687,10 miliar mengalami kenaikan sebesar 63 persen dari tahun lalu. Selanjutnya penerimaan pajak sebesar Rp 679,14 miliar atau naik sebesar 63,1 persen, dan penerimaan PNBP senilai Rp 7,96 miliar atau naik sebesar 59,1 persen.
Kontribusi penerimaan perpajakan didominasi dari penerimaan PPh senilai Rp. 373,81 miliar, PPN senilai Rp. 174,8 miliar, PBB senilai Rp. 123,87 miliar, dan pajak lainnya senilai Rp. 6,67 miliar. Realisasi PNBP lainnya dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan jasa pelayanan kepolisian senilai Rp 7,96 miliar.
Sementara itu untuk realisasi belanja APBN KPPN Buntok mencapai Rp 2.501,55 miliar dengan pertumbuhan realisasi disumbangkan oleh peningkatan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai 4 persen. Pada realisasi belanja pusat mencapai nilai Rp 272,73 miliar dan mengalami kontraksi – 4,7 persen. Pada tahun lalu, alokasi belanja modal mencapai Rp 46,91 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 4,55 miliar.
Sedangkan untuk realisasi belanja barang mencapai Rp. 89,40 miliar dengan mengalami pertumbuhan senilai 13,3 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi TKDD tumbuh 4 persen dengan nilai Rp 2,228,82 miliar berasal dari DAK sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar dengan realisasi sebesar Rp 374,64 miliar atau mengalami pertumbuhan 29,2 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) dan DID mengalami kontraksi dikarenakan terdapat penurunan alokasi belanja untuk kedua komponen dana transfer tersebut.
Postur APBD. Realisasi di 4 Kabupaten wilayah kerja KPPN Buntok dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 2444,62 miliar dan realisasi belanja mencapai Rp 2181,67 miliar, TKDD mencapai Rp 2.228,82 miliar sebagai pendapatan terbesar menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan Pemda pada Pemerintah Pusat. Belanja operasional menjadi belanja daerah terbesar dengan realisasi mencapai Rp. 1.474 Miliar.
“Masing-masing capaian realisasi TKDD yaitu Kabupaten Barito Selatan mencapai 73,4 persen Barito Timur mencapai 72 persen, Barito Utara mencapai 72,6 persen dan Murung Raya mencapai 69,5 persen,” ujar Trianto.
“Kami sangat apresiasi terhadap kerjasama dan partisipasi semua masyarakat baik SKPD dan Wajib Pajak atas kontribusinya. Saat ini juga capaian kontribusi terbesar ada pada Kabupaten Barito Utara, dengan adanya dari perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang masuk administrasi di Barito Utara,” ujar Mujahid. (noi/sos/b5/kpfm101)
