DPR: Ada Peluang Biaya Haji Diturunkan
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) telah menggelar seleksi tahap II untuk calon petugas haji 1444 H/2023 M. Seleksi tahap II ini diikuti para peserta yang lulus seleksi pada tahap I di tingkat Kabupaten/Kota.
Direktur Bina Haji Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, kementerian membuka kesempatan luas pada seleksi petugas haji 2023. Menurutnya, dari 11.329 pendaftar, ada 3.290 yang lolos seleksi tahap II.“Seleksi tahap II ini adalah tingkat Kanwil Kemenag Provinsi. Hari ini para peserta mengikuti seleksi CAT dan Wawancara,” kata Arsad kepada wartawan, Kamis (2/2).
Arsad memastikan, seleksi petugas haji 1444 H/2023 M berjalan transparan. Karena prosesnya sejak awal diawasi oleh tim Inspektorat Jenderal.“Proses seleksi kami pastikan berjalan transparan. Kalau ada petugas yang mencoba jalan pintas, akan didelete. Dengan proses ini, kami berharap akan mendapatkan petugas yang kompeten dan berdedikasi,” lanjutnya.
Seleksi petugas haji tahun ini dilakukan lebih awal. Tujuannya, agar petugas yang terpilih bisa segera mendampingi calon jamaah haji. Pendekatan ini penting, karena jamaah haji tahun ini yang masuk kategori lansia cukup banyak, mencapai 62.879.
“Untuk efektifitas, pelaporan petugas akan dilakukan secara digital,” jelasnya.
Arsad mengatakan, pihaknya tahun ini sengaja menggunakan asrama haji sebagai lokasi tes. Tujuannya, sebagai promosi dan sosialisasi bahwa asrama haji sudah siap digunakan.
“Ini bagian dari promosi kita, bahwa setelah pandemi, asrama haji sudah bisa digunakan,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI tengah berada di Arab Saudi untuk mengecek persiapan penyelenggaraan haji tahun ini. Legislator melihat ada peluang untuk menurunkan besaran biaya haji 2023 dari yang telah diusulkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui bahwa memang ada kenaikan harga sejumlah komponen di Saudi dibandingkan tahun lalu. Karena itu, wajar jika ada kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). ”Tapi, komisi VIII melihat masih ada peluang menurunkan harga dari berbagai varian komponen,” ujarnya.
Komponen tersebut, antara lain, akomodasi dan konsumsi. Bahkan biaya pelayanan untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (masyair). ”Masyair pun, menurut kami, masih berpeluang dinegosiasi,” katanya.
Menurut dia, ada perubahan paradigma dari pemerintah Saudi yang memandang haji tidak hanya ibadah, tapi juga sarat dengan ekosistem ekonomi. Itu menjadikan haji mulai banyak tambahan biaya.
Kunjungan Komisi VIII DPR di Saudi masih akan berlanjut. Ada beberapa objek sasaran yang harus dipastikan. Misalnya, otoritas bandara di Jeddah dan bandara di Thaif. ”Jadi, bukan hanya kenaikan harga (yang diperhatikan, Red), tapi termasuk dengan mekanisme pengadaan, kebutuhan prioritas, efisiensi, dan lain-lain,” jelasnya.
Terpisah, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito mengatakan, dari 221 ribu orang yang masuk kuota haji 2023, sebanyak 62 ribu orang merupakan lansia. Untuk itu, perlu dilakukan persiapan yang baik sedini mungkin.
Beberapa aspek layanan yang perlu dipersiapkan, antara lain, pemetaan data jamaah haji yang akan berangkat, pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, kesiapan transportasi udara, asrama haji, hingga bimbingan manasik haji.
Pihaknya meminta semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan haji sesuai tugas dan kewenangannya. ”Mengingat pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama dimulai pada 24 Mei 2023,” ujarnya dalam rakor kesiapan haji bersama kementerian/lembaga terkait.
Terkait kesehatan calon jamaah haji, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Liliek Marhaendro Susilo menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan. Mulai penyiapan petugas kesehatan haji, penyiapan sarana dan prasarana, hingga pemeriksaan kesehatan jamaah haji oleh puskesmas dan RS kabupaten/kota. (jpg/kpfm)
