Peruntukkan DBH DR Harus Tepat

Kuwu Senilawati

PALANGKA RAYA-Juru bicara Tim Pansus Pembahasan Raperda Provinsi Kalteng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022,  Kuwu Senilawati menyampaikan saat ini Kalteng merupakan salah satu provinsi yang menerima terkait Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) yang cukup besar. Untuk itu, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar dapat secara tepat menggunakan anggaran tersebut sesuai peruntukkannya.

“DBH DR adalah hak daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. Dana ini diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Pemprov Kalteng untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,” terang Kuwu, usai mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin (24/7).

Ia meminta kepada Pemprov Kalteng, supaya dapat sesegeranya menindaklanjuti beberapa catatan terkait DBH DR, dimana dalam peruntukkanya ada instansi tertentu yang diperbolehkan untuk memakai dana tersebut.

“Jika dibandingkan provinsi tetangga Kalimantan Selatan, saat ini Kalteng merupakan salah satu provinsi yang menerima DBH DR yang cukup besar. Sehingga, harapannya penggunaan anggaran tersebut dapat mengcover lahan kritis di Kalteng ini,” harapnya.

Tidak hanya itu, Ia  juga mendorong Pemprov Kalteng agar secepatnya merespon setiap adanya temuan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga kedepannya tidak ada lagi laporan atau catatan yang terulang pada tahun-tahun berikutnya. “Pada Prinsipnya, terkait dengan adanya temuan laporan atau catatan dari BPK RI, Pemprov Kalteng harus secepatnya menindaklanjuti laporan tersebut sehingga kedepannya tidak ada lagi laporan atau catatan yang sama pada tahun berikutnya,” terangnya. (irj/ans/kpfm)

109 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.