PALANGKA RAYA-Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalteng menunda pengumuman hasil verifikasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penundaan itu disebabkan adanya perpanjangan waktu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat, lantaran ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pelamar
Month: December 2019
2020 Merupakan Pelaksanaan UN Terakhir
JAKARTA-Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. “Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah
KPAI Dukung 2 dari 4 Program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
jpnn.com, JAKARTA – Dua dari empat program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar yang ditetapkan Mendikbud Nadiem Makarim, mendapat dukungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Soal penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021, KPAI mengapresiasi bahwa pendidikan di Indonesia akhirnya menghargai nalar. KPAI juga setuju
Kemendagri Evaluasi Keberadan BUMD yang Membebani APBD
jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi dan membebankan APBD sebaiknya dimerger atau dibubarkan. “Mendagri telah menugaskan Dirjen Keuangan Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar di Jakarta,
5 Berita Terpopuler: Gaji PNS Rp 12 Juta hingga Skandal Garuda Indonesia Makin Memanas
jpnn.com, JAKARTA – Selamat pagi, berikut ini adalah lima berita terpopuler hingga pagi ini di JPNN.com. 1. Gaji Pertama Guru PNS Rp 12 Juta Loh Keberadaan sekolah swasta masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Ini dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta.
Revisi UU ASN Juga Atur Rekrutmen PPPK
jpnn.com, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) belum bisa membahas revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara), yang oleh honorer K2 sangat ditunggu proses pengesahannya. Pasalnya, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, draft revisi UU ASN belum diajukan oleh Komisi II DPR sebagai pihak pengusul.