PALANGKA RAYA- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng, dr Suyuti Syamsul menegaskan, semua informasi yang akan disampaikan atau dirilis kepada publik terkait Covid-19 harus melalui persetujuan pemerintah pusat.
“Karena data hanya bisa disampaikan juru bicara dinkes setelah mendapatkan izin resmi dari pemerintah pusat. Setelah itu baru bisa disampaikan,” ucap mantan Plt Direktur RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya ini.
Ditambahkan Suyuti, data yang berkaitan dengan Covid-19 sangatlah sensitif, sehingga hanya bisa diberikan setelah ada persetujuan pemerintah pusat.
Terkait dengan informasi adanya pasien yang terkena virus korona pada salah satu perusahaan, dr Suyuti juga menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali belum menerima laporan apa pun.
“Positif tidaknya pasien memerlukan pemeriksaan yang komprehensif. Tidak bisa hanya berdasarkan gejala. Jangan mudah memercayai isu yang tidak jelas,” tegasnya.
Sementara itu, satu warga di Kotawaringin Barat (Kobar) harus diisolasi setelah pulang dari luar negeri. Warga tersebut baru pulang melaksanakan umrah. Sepulangnya dari luar negeri, ia mengalami batuk dan pilek, sehingga menjadi perhatian serius dan pemantauan dinkes setempat.
“Kami sudah melakukan pemantauan selama 14 hari setelah yang bersangkutan pulang dari luar negeri. Namun, selama pemantauan tidak terlihat adanya gejala-gejala terkait terjangkit korona,” kata Kepala Dinkes Kobar Achmad Rois.
Saat ini si pasien tersebut sudah tidak diisolasi tapi disatukan dengan pasien lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tidak adanya gejala penyakit yang ditakutkan. Pasien tersebut sempat mengalami gejala batuk dan pilek usai pulang dari umrah. Sesuai aturan, setelah pulang dari luar negeri, selama 14 hari harus melaporkan sejauh mana kondisinya.
“Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan gejala yang mengarah ke sana (Covid-19) dan si pasien mulai membaik. Kami sudah memindahkannya ke ruangan umum, bergabung dengan pasien lainnya,” pungkasnya. (nue/son/ala/dar)
