SAMPIT–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan sarana pendidikan. Pasalnya, Anggota DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menilai pembangunan sarana prasarana pendidikan belum merata.
“Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kotim belum merata karena masih ada beberapa sekolah di wilayah pelosok yang kondisinya memprihatinkan, seperti kondisi bangunan sekolah yang rusak, dan juga masih ada kekurangan tenaga pendidik,” ujar Anggota Komisi III ini ketika dibincangi, Senin (3/2).
Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan agar nantinya sekolah yang rusak dapat diperbaiki dan mutu pendidikan di Kotim bisa lebih baik lagi. Pasalnya, sektor pendidikan merupakan salah satu program pembangunan prioritas pemerintah daerah.
“Kondisi rusaknya gedung mengganggu kegiatan belajar mengajar para siswa, keluhan seperti ini disampaikan oleh masyarakat sekitar sekolah. Mereka mengaku sudah beberapa kali mengusulkan agar ada perbaikan sekolah dan penambahan guru, tetapi usulan itu belum dipenuhi,” ujar Riskon.
Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan pemerintah daerah selama ini hanya berjanji untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak sarana pendidikan yang kurang memadai.
“Pemerintah daerah sering memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Ini yang harus dievaluasi agar setiap program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,” ucap Riskon.
Ia juga menambahkan pemerataan dan peningkatan infrastruktur pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan APBD saja, tetapi juga perlu mencari bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bahkan, pihak swasta seperti melibatkan perusahaan kelapa sawit. Hal ini dapat meringankan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Kotim ini. (bah/ila)
