PALANGKA RAYA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Ketua Komite DPD RI asal Kalteng Agustin Teras Narang ingatkan masyarakat untuk menolak politik uang. Untuk menolak politik uang tersebut memang tidak mudah, karena harus datang dari diri.
“Keberanian untuk menolak politik uang mesti datang dari diri sendiri. Itu yang saya selalu sampaikan kepada publik dalam kegiatan reses DPD RI di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.
Hal itu juga kembali secara konsisten disampaikan di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, pada Senin (9/3). Itu disampaikan untuk mengingatkan masyarakat agar tak sekadar melihat Pilkada sebagai ajang memilih pemimpin. Melainkan juga momen melakukan perubahan untuk kehidupan masyarakat dan pemilih itu sendiri.
“Maka tak boleh sembarang memilih, apalagi memilih pelaku politik yang menyebar uang untuk membeli martabat rakyat,” ucapnya.
Dia mengaku, memang tak mudah menghindari politik uang, terlebih jika sejak awal calon yang diusung partai juga mengeluarkan banyak biaya dalam Pilkada. Dan calon independen pun berat dalam memenuhi syarat pencalonan. “Ujungnya akan berakhir pada besarnya beban biaya calon untuk memimpin. Bila terpilih, sulit berharap pemimpinnya akan total bekerja untuk rakyat. Ada jebakan modal besar yang mesti dikembalikan,” ujar Teras.
Sebagai kontestan Pilkada langsung angkatan perdana dan memenangkan dua kali pesta demokrasi daerah, Teras bersyukur. Sebab, tidak ada mahar politik dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk diusung partai. “Hasilnya, secara moril saya tak terbebani dan dapat fokus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Dia mengatakan, banyak pihak, baik masyarakat maupun perangkat desa, yang menyebut Teras banyak bekerja untuk rakyat. “Karena hal itu sudah saya lakukan sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan memimpin Komisi II DPR RI. Itu bisa dilakukan karena biaya politik tidak mahal dan ada fokus pada kepentingan publik. Hasilnya, melalui DPR juga kita pernah memperjuangkan pemekaran Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah menjadi seperti sekarang,” tukasnya.
Menurutnya, tanpa beban politik uang, kepemimpinan bisa lebih dijalankan dengan lapang dan baik. “Tanpa politik uang, kita bisa lebih fokus mendengar beban rakyat yang kesusahan. Tanpa politik uang, kita bisa mencari solusi untuk berbagai masalah, termasuk masalah masyarakat peladang. Peladang yang makin banyak mengeluhkan lahannya kini tak lagi produktif karena beban aturan,” ungkapnya.
Sebab itu, Teras kembali mengajak para sahabat dan khususnya generasi muda untuk melawan politik uang. “Lawan politik uang dan perjuangkan masa depan untuk generasi penerus. Generasi yang mampu berkolaborasi dengan beragam kepentingan demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (arj/dar)
