BMKG: Musim Kemarau Mulai Akhir Juli
PANDEMI Covid-19 telah membuat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terfokus banyak pada penanganan dan pencegahan persebaran wabah ini. Tanpa disadari bahwa dalam waktu dekat daerah ini akan menghadapi musim kemarau. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya maka yang menyertai musim kering itu adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan bencana asap.
Karena itu, secara khusus Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memimpin rapat koordinasi virtual kesiapsiagaan penanganan karhutla bersama pihak-pihak terkait pada Kamis (4/6) kamarin. Laporan perkiraan cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya langsung menjadi perhatian dalam rapat itu.
Disebutkan bahwa wilayah Kalteng akan memasuki musim kemarau. BMKG menyebutkan bahwa seluruh wilayah Kalteng diperkirakan masuk musim kemarau pada akhir Juli nanti, dengan puncak musim kemarau beragam di setiap ZOM, mulai dari Juli, Agustus, hingga September.
Pada kesempatan itu, Gubernur Kalteng H Sugianto menyebut ada tiga langkah strategis dan konkret dalam rangka pengendalian ancaman karhutla. Pertama, pemerintah kabupaten/kota membentuk satgas pencegahan karhutla sampai pada tingkat kelurahan/desa. Kedua, satgas itu memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak melalui sosialisasi, diseminasi, dan pendampingan pelatihan patroli bersama (PLTB).
“Yang ketiga, pemerintah kabupaten/kota menentukan status kesiagaan dan darurat karhutla dengan cepat dan tepat,” tegasnya dalam rapat yang diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota se-Kalteng.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, Darliansjah mengatakan, bahwa rapat koordinasi ini bertujuan merealisasikan komitmen bersama melalui strategi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat karhutla 2020.
“Apalagi berdasarkan kajian risiko bencana Kalteng 2020, bahwa karhutla Kalteng memiliki tingkat bahaya yang tinggi, tingkat kerentanan tinggi, dan tingkat kapasitas yang dianggap masih rendah sehingga memiliki risiko yang tinggi,” ungkap Darliansjah. (kaltengpos/KPFM-101)
