PALANGKA RAYA-Dalam bentuk transparansi menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengikuti rapat secara video conference bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).Dijelaskannya, dalam rapat tersebut pihaknya bersama BPK RI membahas tentang pemeriksaan terperinci penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Palangka Raya.Pelaporan perincian penggunaan anggaran yang pihaknya kelola selalu dilaporkan kepada BPK RI sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pihaknya selalu pengguna anggaran tersebut. Saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa setiap penggunaan anggaran, kami selalu lakukan pemeriksaan secara terperinci agar tidak ada penyalahgunaan anggaran di lingkup Pemko Palangka Raya, ucapnya kepada Kalteng Pos, Senin (19/10).Lanjutnya, dengan adanya pelaporan penggunaan anggaran daerah secara terperinci tersebut, pihaknya bisa memperkirakan berapa besar pengeluaran dari pihaknya selama melakukan penanganan Covid-19. Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan secara rinci setiap bulannya pun, bisa menjadi salah satu acuan pihaknya dalam melakukan pengelolaan anggaran di bulan berikutnya agar lebih optimal dan efisien.Fairid berharap, pemeriksaan secara terperinci dan bertahap yang dilakukan oleh BPK RI kepada Pemko Palangka Raya dilakukan secara rutin. Agar bisa menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel.Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting bagi suatu pemerintahan daerah, karena dengan pengelolaan anggaran yang baik dan efisien maka program-program daerah tersebut bisa berjalan dengan lancar, pungkasnya.(kaltengpos/101kpfm)
