PALANGKA RAYA-Kondisi infrastruktur jalan yang baik sangat krusial dalam memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat suatu daerah. Kondisi perekonomian akan makin menggeliat ketika jalan yang menjadi akses penghubung antardaerah efektif menunjang aktivitas distribusi barang. Sayangnya, masih ada jalan antardaerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang kondisinya memprihatinkan, sehingga disinyalir menghambat aktivitas perekonomian masyarakat.
Pengamat ekonomi Dr Fitria Husnatarina SE MSi mengatakan, jalan di Kalteng yang termasuk dalam kriteria rusak adalah jalan penghubung Palangka Raya-Gunung Mas. Kondisi jalan itu menyebabkan aktivitas perekonomian kedua kabupaten cukup terhambat.
“Kerusakan di jalan penghubung dua kabupaten itu terbilang cukup parah dibandingkan dengan kondisi jalan di kabupaten lainnya, kami melihat ada beberapa faktor yang membuat jalan itu menjadi rusak berat, salah satunya karena kondisi geografis, apalagi saban hari dilewati oleh kendaraan besar dengan tonase berat,” ungkapnya, Minggu (14/6).
Menurut Fitria, implikasi ekonomi atas kerusakan ialan itu menyebabkan proses pengangkutan atau distribusi barang cukup terganggu dan mobilitas masyarakat pun terhambat. Karena itu perlu ada penanganan segera.
“Jangka menengah hingga jangka panjangnya tentu terakumulasi akan berdampak pada perekonomian, butuh upaya pemerintah menggelontorkan dana yang lebih besar untuk perbaikan jalan ini, perbaikan ini membutuhkan gelontorkan keuangan yang besar dan komitmen yang besar,” tuturnya.
Jangka panjang atas masalah rusaknya jalan ini akan berdampak tidak baik terhadap perekonomian. Contoh nyatanya adalah kesulitan untuk melakukan distribusi bahan baku dari satu daerah penghasil bahan baku ke tempat di mana produksi dilakukan atau target ke daerah yang menjadi pasar produk tersebut.
“Jika ini tidak menjadi perhatian, akan muncul masalah dalam mekanisme pasar, walaupun kemudian masyarakat menjadi terbiasa dengan harga yang lebih mahal atau proses perjalanan yang sulit, tetapi jika bisa dilakukan dengan jarak tempuh yang lancar, maka akan lebih bagus lagi,” jelasnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya ini merekomendasikan sejumlah langkah kepada pemangku kebijakan. Pertama adalah menerapkan kebijakan yang diputuskan secara konsisten, kredibel, akuntabel. Proses pengerjaannya harus betul-betul diawasi dan dievaluasi secara kontinyu. Upaya perbaikan juga perlu dipertimbangkan dengan visi jangka panjang.
“Yang tak kalah penting adalah merangkul semua pemangku kepentingan, termasuk para pengguna jalan dan pelaku usaha, kemudian bagaimana menetapkan sebuah tata kelola infrastruktur yang baik,” tandasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
