Pekan Pelayanan Publik 2023
PALANGKA RAYA– Momentum Pekan Pelayanan Publik 2023 dimaksimalkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangka Raya untuk menggelar Coffee Morning dengan mitra kerjanya. Forum itu mengambil tema “Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Pelayanan Publik” dilaksanakan pada Rabu (9/8).
Ada empat tujuan digelarnya coffee morning itu. Yakni, memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik. Terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.
Kepala SKIPM Palangka Raya Miharjo, S.St, Pi, M.M memimpin diskusi yang dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalteng Dr R Biroum Bernardianto, M.Si, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangka Raya Sudirman, SP, GM Angkasa Pura Kargo Wawan, Asisten Manajer Airport Security Angkasa Pura II Tanta, perwakilan maskapai, dan pelaku usaha di bidang perikanan.
SKIPM Palangka Raya, sebut Miharjo, berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah dan enggak ribet kepada pelaku usaha perikanan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah adanya aplikasi Sistem Informasi Cermat, Akuntabel dan Simpatik atau Si Cantik. Aplikasi Si Cantik juga sudah masuk Top 99 inovasi layanan publik 2020 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Keunggulan aplikasi ini, pelakun usaha perikanan se-Kalteng tidak usah datang ke Palangka Raya untuk mengurus sertifikasi. Cukup buka aplikasi kapanpun dan di manapun,”katanya.
Dalam survey kepuasan masyarakat medio Januari, Februari, dan Maret 2023, nilai kepuasan setelah dikonfersi 89,91 persen, artinya kinerja menunjukkan sangat baik. Pihaknya selalu berusaha meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai untuk terus mempertahankan capaian itu.
SKIPM Palangka Raya juga berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Selama ini, kami tidak menerima pembayaran tunai,”sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalteng Dr R Biroum Bernardianto, M.Si dalam kesempatan itu mengapresiasi pelayanan publik SKIPM Palangka Raya. Hanya saja, Biroum memberi saran, jika semua pelayanan beralih ke digital, harus diimbangi dengan kompetensi dan revolusi sumber daya manusia. “Sistem itu hanya alat, yang terpenting itu tetap etos kerja pegawai dalam melayani,”ungkapnya.
Selain dua orang di atas, mitra kerja SKIPM yang hadir juga menyampaikan pendapat, saran dan masukan. Di akhir acara, SKIPM Palangka Raya memberikan penghargaan kepada pelaku usaha perikanan dan pegawai internal. (b5/ram/kpfm)
