Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya
“Dalam pemilu, suara rakyat adalah inti dari demokrasi dan harus menjaganya dengan sungguh-sungguh“.
PALANGKA RAYA – Dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu) yang semakin dekat, masyarakat Indonesia, khususnya warga di wilayah Kota Palangka Raya diminta untuk tetap waspada terhadap praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi yang sehat.
Karena politik uang, yang melibatkan pemberian uang atau hadiah kepada pemilih sebagai upaya untuk memengaruhi suara mereka, telah lama menjadi permasalahan serius dalam konteks pemilu di Indonesia. Kebiasan ini, dinilai tidak baik untuk sebuah negara yang menganut asas luber dalam urusan pemilu seperti di Indonesia.
Hal ini ditegaslkan Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Noorkhalis Ridha. Menurut dia, politik uang telah menjadi masalah yang meresahkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Noorkhalis Ridha menegaskan, bahwa tindakan korupsi, suap, dan penggunaan dana ilegal harus diberantas sepenuhnya agar rakyat dapat memilih berdasarkan visi dan program yang sebenarnya. “Dalam pemilu, suara rakyat adalah inti dari demokrasi dan harus menjaganya dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya saat dihubungi Kalteng Pos, Selasa (12/9).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menjelaskan, bahwa pemilihan umum merupakan lebaran atau hari raya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga selayaknya momen hari raya tersebut harus dibarengi dengan perasaan riang dan gembira.
“Pemilu harus menjadi ajang adu ide, adu gagasan serta adu konsep bagi setiap orang yang menjadi peserta dalam pemilu. Ide dan gagasan haruslah bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat diingatkan untuk melaporkan setiap indikasi politik uang kepada otoritas yang berwenang, lanjut Ridha. Hal tersebut demi penegakan hukum dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Dalam menghadapi pemilihan umum mendatang, saya berharap agar proses demokratis berjalan dengan fair dan jujur, dan suara rakyat dapat menjadi panduan utama dalam menentukan masa depan negara,” bebernya. (*ham/ens/kpfm)
