Warga di Tiga Pasar Tradisional Antusias Ikut Simulasi Coblos Pilpres
PALANGKA RAYA-Pemilihan presiden dan wakil presiden tinggal beberapa bulan lagi. Bahkan, bulan depan sudah memasuki tahap pendaftaran dan 14 Februari 2024 digelar pencoblosan. Tiap pesta demokrasi lima tahunan ini, ada potensi warga golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih. Potensi rawan yang golput tersebut juga terjadi di pedagang maupun pekerja di pasar-pasar tradisional.
Sebagai media terbesar di Bumi Tambun Bungai, Kalteng Pos punya andil ikut menyukseskan hajatan politik lima tahunan itu. Kalteng Pos ikut meminimalkan angka golput di kawasan pasar, dengan melaksanakan simulasi pencoblosan pilpres pada tiga pasar tradisional di Palangka Raya, yakni Pasar Besar, Pasar Kahayan, dan Pasar Rajawali. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim redaksi, Minggu pagi (10/9).
Melalui simulasi tersebut, Kalteng Pos menyosialisasikan gelaran pemilu segera digelar. Selain itu, digelar juga simulasi pencoblosan layaknya pemilu. Kemarin, para pedagang di tiga pasar tradisional yang didatangi, secara acak ikut mencoblos lembaran surat suara yang memuat tiga figur bacapres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dalam simulasi itu, disebarkan 100 surat suara dan langsung dilakukan penghitungan di kawasan pasar (hasilnya lihat di tabel).
Kegiatan simulasi pemilu presiden yang dilaksanakan Kalteng Pos di Pasar Besar mendapat sambutan positif dari para pedagang. Ikut serta dalam simulasi, dua koordinator pedagang kompleks Pasar Besar, Abdul Muis dan H Muhammad Ruslan.
H Ruslan yang merupakan ketua dari para pedagang pasar di kawasan blok pasar baru A, kompleks Pasar Besar mengatakan, simulasi pencoblosan pemilihan presiden yang dilaksanakan oleh Kalteng Pos sangat penting untuk mengingatkan para pelaku usaha di kawasan Pasar Besar untuk ikut serta berpartisipasi pada pemilu serentak 2024.
“Kegiatan ini sangat bagus, karena bisa mengingatkan para pedagang, termasuk para anak buah pedagang seperti penjaga toko untuk menggunakan hak pilih saat pemilu nanti,” kata H Ruslan.
Pria yang sudah puluhan tahun berjualan di kompleks Pasar Besar itu mengatakan, berdasarkan pemantauannya selama ini, tak sedikit pedagang maupun pelaku usaha, termasuk para pegawai atau penjaga toko yang tidak menggunakan hak pilih saat pemilu. Kesibukan kerja menjadi alasan untuk tidak menggunakan hak pilih. Apalagi harus pulang ke tempat tinggal masing-masing di mana mereka tercatat sebagai pemilih.
“Misalnya di pasar ini ada empat atau lima orang bos yang punya beberapa toko dan berisi empat lima orang anak buah (penjaga toko), mereka semua sebenarnya punya kartu pemilih, tetapi karena sibuk kerja, akhirnya tidak memilih,” ungkapnya.
Demi mengakomodasi hak pilih para pedagang atau pelaku usaha di kompleks Pasar Besar, H berharap ada TPS yang disiapkan khusus untuk pemilih di kompleks Pasar Besar.
“Saya pikir perlu ada TPS di sini, supaya pedagang dan anak buahnya bisa mencoblos,” tuturnya sembari berharap usulan itu diperhatikan pemerintah dan instansi terkait.
Ia sendiri berharap pedagang dan para pelaku usaha di Pasar Besar menggunakan hak pilih masing-masing pada hari pencoblosan nanti.
“Kepada para pedagang dan anak buahnya, ayo jangan golput, gunakanlah hak kita sebagai warga negara, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut menentukan masa depan Indonesia,” tegasnya.
H Ruslan berharap presiden RI selanjutnya bisa lebih menggerakkan sektor ekonomi, serta memperhatikan nasib para pedagang kecil. “Kami sebagai pedagang kecil dan menengah ke bawah berharap bisa berkembang,” ucapnya.
Salah satu warga bernama Riduan, meyakini dirinya tidak akan golput. Pilihannya akan ia tentukan setelah masa kampanye. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memilih calon presiden dari ketiga capres yang ada.
“Masa depan Indonesia lima tahun ke depan, kitalah yang menentukan, jadi jangan sampai golput,” tegas Riduan.
Antusias pemilih juga terlihat di Pasar Rajawali. Selama berjalannya simulasi, Kalteng Pos menemukan sejumlah pedagang yang menyampaikan keluh kesah dan harapan mereka soal sosok pemimpin Indonesia selanjutnya. Salah satunya harapan yang diutarakan pedagang baju bernama Bu Mer.
“Kami masyarakat menginginkan perubahan, perubahan yang kami harapkan dari pemerintahan yang baru supaya ada penyegaran. Karena itu saya mantap memilih Anies Baswedan,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pedagang baju yang tak ingin namanya dipublikasikan, mengaku membutuhkan sosok presiden yang memperhatikan nasib para pedagang pasar. Sebab, di tengah menjamurnya belanja daring dewasa ini, pedagang pasar tradisional tidak bisa lagi memperoleh untung sebanyak dahulu. Wanita itu secara secara tegas menyebutkan nama sosok yang dipilihnya kepada tim dokumentasi survei.
“Pak Ganjar! Saya mau Pak Ganjar jadi presiden! Saya ingin Pak Ganjar tahu nasib kami kalangan bawah ini,” ujarnya seraya berteriak dan memperlihatkan kertas suara yang sudah dicoblos.
Ketika ditanya alasannya memilih Ganjar, ia meyakini sosok tersebut bisa memperhatikan nasib pedagang pasar tradisional di tengah maraknya perdagangan daring saat ini.
“Nasib kami ini kasihan, pasar sepi gara-gara bisnis online, semoga presiden yang terpilih nanti bisa memperhatikan nasib kami,” tutur wanita yang mengaku asal Balikpapan itu.
Di pasar yang sama, salah satu pedagang sayur yang enggan menyebutkan namanya, mengaku lebih cenderung memilih Prabowo Subianto. “Saya pilih yang tengah (Prabowo Subianto, red) saja, karena dia bertekad untuk maju terus, giliran dia lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya terus menggenjot upaya sosialisasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dalam persiapan menyambut hari pemungutan suara yang makin dekat, KPU telah meluncurkan serangkaian sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi.
Ketua KPU Kota Palangka Raya Ngismatul Choiriyah menyampaikan KPU menaruh perhatian khusus pada proses dan tahapan yang sesuai aturan. “Karena jika prosesnya tidak benar, kemungkinan akan digugat oleh peserta pemilu, begitu pula hasilnya nanti, tentu akan terpengaruh,” ungkapnya pada Kalteng Pos, Minggu (10/9).
“Kami cukup hati-hati, tetapi ke hati-hatian itu tidak akan menghalangi atau menghambat tahapan-tahapan pemilu,” lanjutnya. Selain melaksanakan proses pemilu sesuai aturan, KPU juga gencar melakukan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa dan siswa-siswi.
“Kami juga meminta bantuan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu 2024,” tuturnya.
Kesuksesan pemilu tidak berada di tangan KPU semata, tetapi juga berada di tangan para peserta pemilu. “Oleh karena itu, para pemilik hak suara, termasuk para pedagang di pasar-pasar perlu diberi pemahaman melalui sosialisasi perihal pentingnya memberikan hak suara pada Februari 2024 nanti,” terangnya.
Dengan makin gencarnya sosialisasi, diharapkan bisa menekan angka golput. “KPU Kota tentu berharap pemilu nanti berjalan lancar. Kalaupun ada hambatan, semoga bisa dipecahkan bersama,” katanya.
“Saat rekapitulasi nanti, semoga berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Ngismatul sekali lagi mengimbau masyarakat Palangka Raya untuk menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024.
“Dengan adanya sosialisasi yang telah gencar dilakukan, semoga masyarakat mau menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti, jangan ada yang golput,” pintanya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya telah siap mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sesuai peran dan tupoksinya. Hal ini diutarakan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101-103, semua itu sudah tertuang di dalamnya, seperti tugas, kewajiban, dan wewenang Bawaslu. Tentunya kami harus siap atas segala hal yang terjadi pada tahapan pemilu,” ungkapnya kepada Kalteng Pos melalui sambungan telepon, Minggu (10/9).
Endra menambahkan, menjelang tahapan kampanye beberapa bulan ke depan, pihaknya sudah sangat siap menghadapi berbagai hal yang mungkin terjadi. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran. Namun, yang diprioritaskan Bawaslu Kota Palangka Raya saat ini adalah pencegahan terjadinya pelanggaran.
“Kalau tidak dapat dicegah, mau tidak mau Bawaslu akan menindak sesuai wewenang, melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Endra, saat ini masih dalam tahapan pengajuan perbaikan data daftar calon sementara (DCS). Kemudian, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 masuk ke tahapan kampanye. “Jadi masa kampanye itu berlangung selama 75 hari,” katanya.
Endra menambahkan, Bawaslu juga akan mengawasi pihak-pihak yang harus netral saat pemilu, seperti ASN dan TNI/Polri. Juga mengawasi peserta pemilu dan mengawasi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis.
“Pengawasan juga dilakukan terhadap partai politik, karena bacaleg belum ditetapkan. Nanti bulan September akan ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT). Setelah penetapan, itu akan menjadi objek pengawasan kami,” pungkasnya. (sja/irj/dan/zia/ham/ce/ala/kpfm)
