Lalu Lintas di Ruas Jalan Buntok – Palangka Raya Tersendat
PALANGKA RAYA-Bencana banjir yang melanda enam kabupaten/kota di Kalteng cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Banjir kali ini menyebabkan ratusan fasilitas umum dan puluhan rumah warga terendam (lihat tabel). Permukiman yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Barito menjadi yang terparah dilanda banjir.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Alpius Patanan mengatakan, bencana banjir tersebut dikarenakan kiriman banjir dari wilayah hulu Sungai Barito sudah mencapai wilayah hilir, termasuk Barito Selatan. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas, mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Apabila keadaan makin memburuk, segeralah mengungsi ke tempat yang aman.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, ada penambahan daerah yang terendam banjir, yakni 4 desa di Barito Selatan. Total sudah 42 desa/kelurahan yang terdampak banjir. Banjir kiriman dari hulu Sungai Barito sudah mencapai wilayah hilir, capaian muka air saat ini 308 cm,” katanya saat dihubungi Kalteng Pos, Senin (22/1).
Lebih dari dua pekan, debit air di 6 kabupaten/kota masih tinggi, hingga merendam 26.331 bangunan rumah. Mencakup wilayah Kabupaten Barito Selatan, Murung Raya, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Kapuas, dan Kota Palangka Raya.
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Ahmad Toyib menyampaikan, fasilitas umum yang terdampak banjir yakni fasilitas kesehatan 45 bangunan, tempat ibadah 157 bangunan, dan fasilitas pendidikan 152 bangunan.
“Untuk sarana pendukung seperti posko kesehatan, tenda pengungsi, gedung pengungsi, dapur umum, dan MCK masih belum terdata hingga saat ini. Kami masih menunggu update laporan dari tiap wilayah, termasuk penambahan wilayah yang terdampak banjir. Besok (hari ini, red) rencananya kami baru akan mengadakan rapat bersama seluruh stakeholder untuk membahas soal bantuan, sekaligus penetapan status tanggap darurat provinsi. Rencana hari Rabu atau Kamis barulah kami turun ke wilayah Barito sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.
Banjir kiriman dari Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya telah mencapai wilayah Kabupaten Barito Selatan. Buktinya, Desa Lembeng dan Desa Kalahien di Kecamatan Dusun Selatan, yang terletak di pinggiran Sungai Barito mulai terendam banjir. Sejak Minggu (21/1) hingga Senin (22/1), ketinggian air sudah mencapai satu meter atau setinggi pinggang orang dewasa.
Akibatnya, ruas jalan yang menghubungkan Buntok – Palangka Raya, tepatnya di Desa Lembeng, Desa Lijuk dan Desa Kalahien sulit dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Kelancaran arus lalu lintas pun terganggu hingga menyebabkan terjadinya antrean panjang.
Mengetahui wilayahnya mulai tergenang banjir, Bhabinkamtibmas Desa Kalahien Bripka Yogi Friatni turun langsung mengecek lokasi dan memantau situasi, serta membantu proses evakuasi warga maupun harta benda dari dalam rumah warga yang terdampak banjir.
“Saya bersama aparatur desa, Babinsa, dan teman-teman dari BPBD masih terus memantau beberapa titik yang terdampak banjir cukup parah,” kata Yogi, Senin (22/1).
Yogi mengimbau masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintasi, jalur Buntok – Palangka Raya di Desa Kalahien, karena saat ini badan jalan sudah mulai tertutup banjir.
Sementara itu, Penjabat Bupati Barsel Deddy Winarwan mengatakan, setelah mengetahui informasi perihal banjir di Desa Lembeng dan Desa Kalahien, ia bersama kepala dinas dan instansi terkait langsung turun ke lokasi, guna melihat dan mengecek langsung kedalaman air maupun rumah penduduk yang terdampak.
Deddy langsung memerintahkan BPBD, Damkar, dan semua instansi terkait untuk segera mambangun posko-posko pengungsian serta dapur umum.
“Itu untuk memberikan pelayanan dan pertolongan bagi masyarakat yang terdampak banjir,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Pj bupati juga meminta kepada semua camat yang wilayahnya terdampak banjir untuk segera mendata berapa jumlah rumah penduduk yang terdampak banjir.
“Pastinya saya juga meminta kepada dinas kesehatan mengaktifkan semua puskesmas dan pustu, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa maksimal,” kata orang nomor satu di jajaran Pemkab Barsel itu.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara Drs Muhlis menyatakan, sejak beberapa hari lalu pemerintah daerah setempat sudah mulai menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako.
“Bansos tersebut berupa beras, gula, minyak goreng, dan mi instan, sudah mulai sampai di kecamatan-kecamatan, sebagian juga akan kami proses untuk dibagikan ke desa-desa,” ungkap Muhlis, Minggu (21/1).
Ia menerangkan, kurang lebih ada 44.000 jiwa lebih yang terdampak banjir kali ini. Muhlis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, baik BUMN, BUMD, maupun dunia usaha yang ikut berpartisipasi aktif dalam membantu para korban.
“Tidak lupa saya berterima kasih kepada relawan, Karang Taruna, Tagana, serta para pemuda yang hadir secara bersama-sama dalam rangka membantu masyarakat. Harapan saya, beban mereka akan menjadi ringan dalam kondisi seperti saat ini,” ucapnya.
Bagi masyarakat yang punya kelebihan, diajak untuk membantu sesama yang saat ini sedang dilanda bencana alam.
“Kita tunjukkan soliditas kita kepada teman-teman yang terdampak bencana,” ujar Muhlis.
Pada kesempatan itu, Muhlis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkup pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang telah membantu penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Hal itu disampaikannya di sela-sela mendampingi perwakilan Kementerian PUPR DBOP dan BWS Kalimantan III Kalsel saat peninjauan banjir di beberapa titik lokasi dalam Kota Muara Teweh.
“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat yang sudah all out dalam rangka membantu menyiapkan posko-posko, juga menyiapkan sarana prasarana, perahu karet, dan sebagainya,” terang Muhlis.
Tim kesehatan, lanjut dia, juga diterjunkan ke tiap wilayah kecamatan dan desa dalam rangka mengecek kondisi kesehatan masyarakat.
Pegiat Lingkungan Soroti Bencana Banjir di Kalteng
Dari tahun ke tahun, bencana banjir yang terjadi di Kalteng makin parah. LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng menilai, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan jangka panjang dan kontekstual dalam upaya mencegah dan memitigasi bencana banjir. Banjir yang berulang kali terjadi pada waktu yang sama dengan wilayah kabupaten/kota yang terdampak pun sama sudah mulai terjadi di sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2024. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Bayu Herinata kepada Kalteng Pos melalui rilis resmi, Minggu (21/1).
Menurut Bayu, pengambil kebijakan seharusnya belajar dari kejadian-kejadian banjir tahun sebelumnya. Dalam konteks bencana, perlu diperkuat upaya mitigasi yang bukan hanya sekadar penyediaan anggaran tanggap bencana dengan membagikan sembako kepada warga yang terdampak, melainkan perlu terbentuknya kebijakan tata kelola lingkungan hidup, khususnya mengenai tata kelola hutan dan lahan yang baik, yang dapat dijadikan landasan utama dalam upaya pencegahan bencana.
“Seperti yang telah kita ketahui, alih fungsi hutan dan lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir yang terus berulang dan makin meluas,” tutur Bayu.
Rusaknya beberapa area serapan yang disebabkan pembukaan lahan skala besar serta adanya aktivitas yang mengakibatkan sungai mengalami pendangkalan, mengakibatkan air yang tidak terserap menjadi meluap.
Menurutnya, perubahan tutupan lahan karena deforestasi sejak tahun 2019 lalu menjadi pemicu yang memperparah bencana ekologis di Bumi Tambun Bungai. Sepanjang tahun 2019 sampai 2022, terjadi peningkatan perubahan tutupan lahan perkebunan sebesar 123.765 hektare, perubahan tutupan lahan pertambangan meningkat sebesar 40.691 hektare, serta perubahan tutupan lahan hutan tanaman meningkat 12.649 hektare.
Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai menambahkan, bencana alam yang terjadi berulang itu sudah seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah. Terutama dalam hal mitigasi bencana dan adanya upaya pemenuhan hak sosial para korban yang sudah menjadi keharusan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan dengan segera melaksanakan audit lingkungan di Kalimantan Tengah sebagai bentuk mitigasi jangka panjang, tanpa menunggu bencana datang dahulu. Jangan sampai bencana hanya dijadikan sebagai momen untuk bagi-bagi sembako,” kata Janang. (ovi/her/ner/dan/ce/ala/kpfm)
