Gunakan Teknologi Canggih untuk Penanaman Padi
PALANGKA RAYA – China menunjukan keseriusan membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek ketahanan pangan nasional. Negeri Tirai Bambu itu disebut-disebut akan ikut menggarap proyek pertanian di kawasan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kalimantan Tengah (Kalteng). Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pemprov Kalteng juga menyambut baik bantuan itu dan mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek ketahanan pangan. Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, Gubernur H Sugianto Sabran sudah menyampaikan bahwa dalam sepekan ke depan akan diadakan rapat koordinasi dengan dinas teknis untuk persiapan.
“Ada potensi lahan di Kalteng sebesar 165.000 hektare (ha), bagus lagi kalau bisa mencapai 200.000 ha, kata Pak Luhut, itu bisa tercapai, saya kira kita bisa mencapai target itu secara bertahap,” bebernya kepada awak media, Selasa (23/4).
Dikatakan Edy, potensi untuk mencapai target sebesar 200.000 ha lahan pertanian itu yakni di eks lahan gambut. Lahan tersebut tersebar di 10 kabupaten yang menjalankan program optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi.
“Namun peluang terbesar di daerah Kapuas dan Pulang Pisau serta beberapa kabupaten lain,” sebutnya.
Ia menegaskan, peluang yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu harus ditangkap. Tinggal bagaimana mau bergerak ke depan, dengan terlebih dahulu menyiapkan rencana menyambut megaproyek tersebut.
“Makanya adanya pemberian lahan program Oplah atau optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi seluas 81.000 ha itu salah satu bentuk untuk mendorong agar perluasan lahan dan produksi padi bisa meningkat,” jelasnya.
Seperti diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Tiongkok bakal masuk ke dalam proyek ketahanan pangan di Indonesia. Tiongkok, kata Luhut, berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut diketahui merupakan salah satu bagian food estate yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkannya dalam akun Instagram pribadinya (@luhut.pandjaitan) melalui penjelasan reels video, dilihat Selasa (23/4).
Luhut menjelaskan, negeri Tirai Bambu mempunyai teknologi canggih untuk memaksimalkan penanaman padi, sehingga negara tersebut bisa melakukan swasembada beras. Rencana China ini pun sudah dilaporkan Luhut ke Presiden Jokowi. Hal ini merupakan salah satu isi pembicaraan Luhut dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama Keempat Indonesia-China (HDCM) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (19/4) lalu.
“Soal padi, saya sudah lapor Pak Presiden. Kita minta mereka (China) memberikan teknologi padi, karena mereka sudah sukses jadi swasembada. Mereka bersedia. Tinggal kita cari local partner-nya untuk merealisasikan itu di Kalimantan Tengah,” kata Luhut menceritakan pertemuannya dengan Wang Yi di akun Instagram pribadinya (@luhut.pandjaitan), Senin (22/4).
Menurutnya, di Kalteng terdapat lahan seluas 1 juta hektare. Namun, China berencana menanam padi bertahap per 100 ribu hektare. Perum Bulog nantinya juga akan ditunjuk sebagai penyerap hasil panen di Kalteng.Luhut mengatakan, proyek ini akan berjalan dalam hitungan waktu 6 bulan. Karena menggunakan teknologi canggih, Luhut meminta anak-anak muda, khususnya yang terpelajar untuk ikut dalam pengembangan pertanian dengan China.
Luhut mengatakan, proyek ini akan berjalan dalam hitungan waktu hanya 6 bulan. Mengingat menggunakan teknologi canggih, Luhut meminta anak-anak muda, khususnya yang terpelajar untuk ikut dalam pengembangan pertanian dengan China.
“Kita harap enam bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak anak muda Indonesia yang ada di bidang pertanian untuk ikut di situ,” tutur Luhut.
Sementara itu, sebagai wakil Kalteng di DPD RI, Agustin Teras Narang menyambut baik dan mengapresiasi rencana kerja sama tersebut dan berharap dapat terealisasi.
“Saya berpandangan bahwa kerja sama ini adalah sebagai terobosan, bila benar dapat direalisasikan dengan terencana dan melibatkan para ahli serta petani setempat,” ujarnya.
“Saya sangat merindukan agar Kalteng menjadi lumbung pangan dan energi. Itu sebabnya dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 15 Tahun 2015 sudah ditegaskan, salah satu tujuan daerah kita adalah menjadi lumbung pangan,” kata mantan Gubernur Kalteng dua periode ini.
Meski sudah ada banyak kegagalan dalam upaya pengembangan sektor pertanian lewat model lumbung pangan di Kalteng sejak era Presiden Suharto, tetapi Teras Narang selalu bersemangat bila ada iktikad pengembangan yang bisa dilakukan. Menurutnya, berusaha jauh lebih baik, ketimbang tidak melakukan apa-apa, atau meski usaha itu akhirnya mungkin belum berhasil sebagaimana yang diharapkan.
“Setidaknya usaha menunjukkan kita serius ingin melakukan kerja-kerja kerakyatan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bersama. Saya juga berharap pemerintah daerah di Kalteng pada semua tingkatan serius menggarap sektor pertanian, menjadikannya satu prioritas pembangunan di kabupaten maupun kota, bila perlu bangun sinergi dan kolaborasi antardaerah serta dengan pihak mana pun yang punya niat dan kepedulian,” ujarnya.
Beberapa kali Teras menekankan bahwa berdasarkan feasibility study atau studi kelayakan yang pernah disokong pemerintah Belanda, Kalteng disebut punya potensi sekitar 350 ribu hektare lahan yang dapat dikembangkan untuk pertanian padi. Data itu tentunya bisa menjadi rujukan untuk pengembangan lumbung pangan yang serius dengan mitra lokal, kelompok tani yang ada. Belum lagi bila agenda kerja sama dengan Tiongkok bisa menghasilkan pola tani modern dan memiliki prospek cerah, maka regenerasi petani muda juga akan lebih menjanjikan.
“Melalui agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalteng 2025-2045, saya harap isu pengembangan pertanian dan upaya menjadikan Kalteng sebagai lumbung pangan dapat diprioritaskan. Termasuk membangun mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk menarik lebih banyak investasi di bidang ini. Menyatukan agenda bersama, termasuk lewat rencana kerja sama dengan Tiongkok yang sedang digadang pemerintah,” pungkasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
