PALANGKA RAYA — Pada hari terakhir penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kemarin atau Selasa (10/9), masih terdapat sejumlah formasi yang minim pendaftar. Perbedaan jumlah pendaftar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari lokasi penempatan tugas, besaran gaji, hingga syarat minimum pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi minimnya pendaftar CPNS di wilayah terpencil, guna menutupi kekurangan sumber daya manusia (SDM) kepegawaian di daerah pelosok.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palangka Raya Sigit Ariwibowo, mengungkapkan bahwa beberapa formasi sepi pendaftar karena lokasi penempatannya yang jauh dari pusat kota. Contohnya, formasi CPNS untuk dokter di Palangka Raya dengan penempatan di kecamatan terpencil seperti Rakumpit.
“Yang membuat sepi peminat adalah akses wilayah yang jauh ke lokasi penempatan,” ujar Sigit kepada Kalteng Pos saat diwawancarai di kantornya, Selasa (10/9).
Sebaliknya, pendaftar CPNS lebih banyak memilih lokasi penempatan di pusat kota, sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada formasi tertentu. Hal ini terlihat dari ramainya pendaftar CPNS di lembaga tingkat kementerian, seperti Kemenkumham dan Kejaksaan.
“Selain penempatan, pendaftar juga mempertimbangkan besarnya penghasilan. Makin tinggi gaji dan tunjangan, jumlah pendaftar cenderung meningkat,” jelasnya, sembari menambahkan bahwa kedua lembaga negara tersebut banyak membuka formasi bagi pendaftar dengan pendidikan minimal SMA sederajat untuk formasi penjaga tahanan.
Aparatur negara seperti tenaga kesehatan (nakes) di wilayah penempatan terpencil sangat dibutuhkan. Pemerintah juga berupaya memeratakan distribusi tenaga kepegawaian hingga pelosok melalui penerimaan CPNS. Namun, minimnya pelamar CPNS di formasi teknis untuk wilayah pelosok, menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil.
“Namun, pemerintah bisa menyiasati hal ini dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika PPPK diterapkan, pegawai honorer di daerah tertentu bisa langsung diangkat,” ujar Sigit.
Tiga pemerintah daerah dengan jumlah pelamar tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut), Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ketiga lingkungan pemerintahan tersebut membuka banyak formasi CPNS dengan syarat minimal pendidikan SMA sederajat dan terletak di pusat kota.
“Jumlah pelamar sangat banyak, terutama di Barut, Gumas, dan Pemprov Kalteng, karena mereka membuka formasi sopir dan Satpol PP dengan syarat minimal pendidikan SMA sederajat,” tambahnya.
Pendaftaran CPNS 2024 resmi ditutup pada Selasa (10/9) pukul 23.59 waktu setempat. Berdasarkan data statistik pelamar CPNS wilayah Kalimantan Tengah per 10 September pukul 08.00 WIB, terdapat 8.221 pelamar untuk Pemprov Kalteng, dengan 7.147 pelamar yang telah melakukan finalisasi atau mengunggah berkas.
BKN telah mengingatkan para pelamar untuk tidak menunda pengunggahan berkas hingga hari terakhir. Meskipun masa pendaftaran telah diperpanjang empat hari, kali ini tidak ada indikasi perpanjangan lebih lanjut.
“Saya kira pendaftaran akan selesai malam ini,” ujarnya.
Sigit menambahkan, ada keraguan di kalangan pelamar mengenai potensi untuk diterima sebagai PPPK. Pelamar yang telah mengunggah berkas otomatis tidak dapat mendaftar PPPK.
“Setelah mengunggah berkas, nomor induk kependudukan (NIK) pelamar terkunci, sehingga tidak bisa mendaftar PPPK,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai pendaftaran PPPK, Sigit mengatakan belum ada pengumuman resmi atau jadwal dari pemerintah pusat.
Kabupaten Murung Raya (Mura) menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak membuka penerimaan formasi CPNS di lingkup pemerintahan. Sigit menjelaskan, keputusan tersebut diambil oleh pemerintah daerah setempat, karena mempertimbangkan kecukupan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggaji pegawai dan keperluan pembangunan lainnya.
“Menggaji pegawai berasal dari APBD daerah masing-masing. Mereka (Pemkab Mura) ingin memastikan anggaran mencukupi untuk menggaji dan memberikan tunjangan bagi pegawai,” jelasnya.
Jika Pemkab Mura tetap membuka formasi CPNS tahun ini, daerah tersebut berpotensi tidak dapat menggaji pegawainya dengan maksimal. Menurut regulasi, biaya penggajian pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.
“Jika penggajian pegawai melebihi 30 persen dari APBD, daerah tersebut akan kesulitan mendanai pembangunan lainnya,” ujar Sigit.
Meski demikian, Kabupaten Mura masih termasuk dalam zona hijau APBD. Namun jika membuka formasi CPNS, wilayah ini akan memasuki zona kuning, yang berarti harus berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Pemkab Mura memilih untuk menyelesaikan proses pengangkatan PPPK terlebih dahulu sebelum membuka formasi CPNS.
“Pegawai honorer yang diangkat menjadi PPPK hanya mengalami peralihan gaji. Namun, jika diangkat menjadi CPNS, selain penambahan gaji, ada pula beban anggaran tambahan untuk tunjangan,” tambahnya.
Sementara itu, pada hari terakhir pendaftaran CPNS di Kota Palangka Raya, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pendaftar. Beberapa formasi yang sebelumnya minim peminat telah terisi penuh.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palangka Raya Mardian Ardi, mengonfirmasi bahwa semua formasi telah terisi. Mardian juga menegaskan bahwa pelaksanaan ujian CPNS berada di bawah wewenang UPT BKN Palangka Raya. “Semua formasi sudah terisi,” ungkapnya, Selasa (10/9).
BKPSDM Palangka Raya hanya membantu dalam proses administrasi dan persiapan, sedangkan pelaksanaan tes CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT) akan ditangani langsung BKN.
“Pelaksanaan tes dengan sistem CAT dilakukan oleh BKN, kami hanya membantu,” tambah Mardian.
BKPSDM Palangka Raya terus mengimbau para pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tahapan ujian. Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dapat mendapatkan calon pegawai yang kompeten dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Di tempat terpisah, Sigit menyampaikan bahwa setelah masa pendaftaran berakhir, dilanjutkan tahap validasi formasi yang dilakukan oleh instansi daerah. Proses ini berlangsung selama 5-7 hari, diikuti dengan masa sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu, BKN telah menyiapkan dua titik ujian. Salah satunya di UPT BKN, dengan kapasitas 50 komputer per sesi. Dengan begitu, diperkirakan sekitar 1.600 peserta bisa mengikuti ujian dalam sehari.
“Peserta yang dinyatakan TMS dapat mengajukan sanggahan dalam masa tersebut. Setelah proses ini selesai, peserta akan memilih lokasi ujian,” jelas Sigit.
Selain itu, terkait kekhawatiran adanya joki dalam pelaksanaan tes, Sigit menegaskan bahwa BKN telah menerapkan langkah-langkah ketat untuk mencegah praktik curang. Sistem face recognition akan mencocokkan wajah pendaftar dengan foto KTP yang terdaftar. Peserta juga akan difoto ulang di lokasi ujian untuk memastikan identitas mereka sesuai dengan data.
“Kami juga menerapkan pemeriksaan fisik untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti ponsel atau headset yang dibawa masuk ke ruang ujian,” tambahnya.
Ujian akan menggunakan sistem CAT OS, yang hanya memungkinkan peserta mengakses aplikasi ujian. Peserta juga akan diawasi melalui CCTV dan Zoom oleh BKN Pusat. Sigit mengingatkan peserta untuk tidak percaya pada pihak-pihak yang menawarkan jasa joki atau janji kelulusan.
“Ujian CPNS sepenuhnya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Sistem ini sudah transparan dan adil untuk semua peserta,” tegasnya.
Dengan berbagai persiapan dan langkah pengamanan ini, diharapkan ujian CPNS tahun ini dapat berlangsung lancar tanpa kecurangan. Peserta diimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti aturan, dan tidak tergiur oleh janji pihak yang tidak bertanggung jawab. (dan/mut/ce/ala/kpfm)
