PALANGKA RAYA – Juru Bicara Aliansi Aksi Iklim Kalteng, Matius Valentino Jehatut memaparkan bahwa kondisi ekologi di Kalteng sedang darurat. Kerusakan lingkungan itu diakibatkan aktivitas pertambangan dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang telah berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama para petani.
Mereka mengkritik eksploitasi besar-besaran oleh industri yang terus berlangsung tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat lokal, terutama petani. “Krisis iklim ini juga memicu bencana banjir yang mengancam pendapatan dan kesejahteraan petani di Kalteng,” katanya dalam aksi mereka yang digelar Bundaran Besar, Palangka Raya.
Keprihatinan itu juga disampaikan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng. Mereka mendesak agar isu lingkungan ini dan pengelolaan SDA, serta hak asasi manusia (HAM) masuh dalam dalam agenda debat Pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakilnya yang bertarung pada Pilkada serentak 2024. Terkhusus untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
“Kami berharap para calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada tahun ini dapat lebih fokus dan serius menangani krisis ekologi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi pertambangan telah menciptakan krisis ekologi yang nyata di depan mata kita,” ucap Matius saat ditemui media di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi (6/10).
Terkait aksi para aktivis, Komisioner KPU Kalteng Harmain menjelaskan, pihaknya akan menyelenggarakan debat pertama paslon gubernur dan wakil gubernur Kalteng pada 14 Oktober 2024, dengan tema ekonomi. Namun pihaknya menerima masukan tersebut, karena telah disampaikan secara resmi.
“Kami akan menyampaikan masukan ini kepada tim perumus debat Pilgub Kalteng. Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait materi debat nanti. “Termasuk aspirasi mengenai iklim di Kalteng,” ujarnya. (ham/ce/ala/kpfm)
