kpfmpalangkaraya.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya merelokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai guna mengurangi risiko bencana dan mendukung pembangunan yang lebih tertata. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah lama terbiasa hidup di kawasan tersebut.
Saat dikonfirmasi Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengungkapkan relokasi warga tidak hanya persoalan teknis tetapi juga menyangkut identitas budaya masyarakat.
“Tantangan utamanya adalah kebiasaan dan budaya masyarakat lokal yang telah puluhan tahun terbiasa tinggal di sepanjang bantaran sungai, sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, bahkan sudah menjadi bagian dari identitas mereka,” ujarnya usai menghadiri Hasundau bersama Damang Kepala Adat dan Mantir Adat se-Kota Palangka Raya di Kalawa Convention Hall, Kamis (5/12/24).
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya relokasi, namun sebagian masyarakat kembali ke bantaran sungai karena merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Hera menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Hal ini terus kaji oleh pemerintah, karena relokasi harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat agar mereka tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Pendekatan yang perlu dilakukan adalah mencari cara agar masyarakat tetap bisa melanjutkan kebiasaan mereka, seperti kegiatan nelayan atau usaha membuat keramba, meski sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman,” tambahnya.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah berencana menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas warga, termasuk area untuk nelayan dan pembuatan keramba di lokasi relokasi. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima proses relokasi secara bertahap tanpa kehilangan identitas budaya mereka. (mut/ans/kpfm)
