PALANGKA RAYA-Pemerintah pusat di bawah komando Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada pemerintah daerah se-Indonesia untuk terus memantau harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang ramadan pada Maret mendatang. Menindaklanjuti instruksi itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng melakukan pantauan harga dan ketersediaan pangan di Pasar Besar dan Pasar Kahayan, Kota Palangka Raya, Rabu (1/2).
Saat memimpin pemantauan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan, yang menjadi fokus saat ini masih tetap pada ketersediaan dan harga beras di pasar, karena harga beras mengalami kenaikan selama tiga bulan terakhir ini. Namun untuk satu hingga dua bulan ke depan, pihaknya memastikan ketersediaan atau stok beras masih mencukupi.
“Kami memantau ketersediaan khususnya beras dan minyak goreng masih cukup untuk satu hingga dua bulan ke depan,” katanya saat dibincangi usai peninjauan di Pasar Besar.
Untuk mengantisipasi ketersediaan beras di Kalteng, pemerintah telah bekerja sama dengan daerah-daerah di luar Kalteng. Pasalnya, daerah yang mengalami surplus akan menyuplai ke daerah yang memerlukan pasokan beras.
“Memang ada kenaikan beras selama tiga bulan ini, cukup terasa kenaikan itu, tetapi belum ada reaksi dari masyarakat seperti melakukan demo dan lainnya,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng Riza Rahmadi mengatakan, harga beras di Kalteng terus mengalami fluktuasi, lantaran sejak akhir 2022 lalu hingga Januari tahun ini belum sampai pada puncak panen.
“Harapan kami pada puncak panen Maret nanti cuaca tidak ekstrem, sehingga panen bisa dilakukan dengan lancar,” katanya kepada awak media.
Sebelum sampai pada puncak panen, pemerintah berupaya menyediakan beras subsidi untuk masyarakat, baik beras pera maupun beras pulen. Kebijakan ini juga diambil untuk mengatasi kenaikan harga beras.
“Kami bekerja sama dengan Bulog menyalurkan beras subsidi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bulog Kalteng M Sony Supriyadi mengatakan, beras subsidi yang disediakan merupakan jenis beras medium stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Ia menyebut, selama Januari 2023 ini pihaknya sudah menyalurkan 1.200 ton beras medium SPHP menyeluruh se-Kalteng.
“Tahun lalu kami salurkan beras subsidi sebanyak 8.000 ton dalam setahun, tahun ini dalam sebulan saja sudah mencapai 1.200,” kata Sony.
Pihaknya melihat animo masyarakat cukup tinggi. Beras subsidi yang dijual pemerintah seharga Rp9.500 per kilogram cukup terjangkau bagi masyarakat di tengah naiknya harga beras di Kalteng saat ini. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah menyikapi kenaikan harga beras.
“Kami salurkan beras ini tidak hanya di pasar, tetapi juga di kelurahan-kelurahan, beras ini moving dari Sulawesi Selatan (Sulses), yang kami minta 5.000 ton, tetapi baru terealisasi 2.000, kami sudah mengirim surat ke pusat untuk penambahan beras subsidi,” pungkasnya. (abw/ce/ala/kpfm)
