Berhasil Raih Nilai Baik pada Evaluasi SAKIP

Bappedalitbang Kalteng Terus Berupaya Wujudkan Visi dan Misi Gubernur

PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng memeperoleh nilai yang baik pada hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2022. Nilai ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2022 pada Bappedalitbang Provinsi Kalteng memperoleh nilai sebesar 70,00 dengan kategori B (Baik) dengan gambaran bahwa AKIP sudah baik khususnya pada unit kerja utama,” kata Bappedalitbang Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT kepada Kalteng Pos, Kamis (5/10).

Sedangkan  hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 69,86 dengan kategori B (Baik) dengan interprestasi akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.

“Sehingga berdasarkan hasil evaluasi di atas, tahun 2022 mengalami kenaikan penilaian sebesar 0,14 poin,”ungkap Leo.

Dia menambahkan, mempunyai tugas membantu gubernur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi utama Bappedalitbang adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, serta mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang ini.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum (Adum) Setda Provinsi Kalteng, Sri Suwanto mengatakan hasil yang dicapai oleh Bappedalitbang sudah bagus dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalteng yang terus diwujudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan, memperkuat ketahanan daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi (RB) dan mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing.

“Progres evaluasi SAKIP kita dari tahun 2015-2022 mengalami naik turun. Untuk itu diperlukan motivator dari semuanya, saya berharap apa yang bisa dilakukan bisa segera dieksekusi karena tanggal 15 Oktober sudah harus masuk untuk dilakukan penilaian,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kemenpan RB, Budi Prawira meminta agar Provinsi Kalteng harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain. “Kolaborasi dan pembinaan-pembinaan ke kabupaten/kota terkait evaluasi SAKIP dan RB ini harus terus dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, Provinsi Kalteng tidak termasuk 10 provinsi yang memiliki kemiskinan ekstrem. “Maka harapannya tahun ini Provinsi Kalteng ada kemajuan yang signifikan untuk SAKIP dan RB nya. Jangan sampai kabupaten/kota yang potensial malah mendahului nanti,” pungkasnya. (hms/nue/kpfm)