ENERGI
PALANGKA RAYA-Meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah,ternyatamasih adaratusan desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang belum berlistrik. Pemerintah provinsi (pemprov) pun berupaya menurunkan angka desa belum berlistrik itu melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk 128 desa. Program tersebut dinilai sebagai langkah positif. Namun, upaya pemanfaatan energi listrik dari sumber energi lainnya dinilai penting dilakukan untuk percepatan peningkatan rasio desa berlistrik.
Pengamat ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Dr Fitria Husnatarina SE MSi mengatakan, listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di mana pun. Aktivitas manusia di era sekarang ini tidak lepas dari akses kelistrikan. Mesin-mesin yang bisa membantu mempercepat aktivitas rumah tangga saat ini, hampir semuanya menggunakan listrik.
“Kegiatan-kegiatan yang bersifat krusial dari sisi ekonomi itu saat ini tidak lepas dari akses terhadap listrik. Sebetulnya listrik dibutuhkan dari segala sisi. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga aspek kehidupan lainnya,” kata Fitria kepada Kalteng Pos, Rabu (15/11).
Maka dari itu, menurutnya ketertinggalan desa berbanding lurus dengan seberapa teraksesnya suatu desa dengan listrik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mencatat ada 414 desa yang belum berlistrik. Menurutnya jumlah tersebut tidaklah sedikit.
“Itu menjadi pekerjaan rumah yang berat, karena bisa kita nilai betapa tertinggalnya mereka dengan beberapa akses teknologi yang sangat penting untuk kemajuan desa yang seharusnya bisa diakses jika ada infrastruktur kelistrikan yang memadai,” tuturnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya itu berpendapat, perlu ada pembangunan infrastruktur kelistrikan yang memadai. Namun, infrastruktur kelistrikan itu tak hanya menunggu dari pembangunan infrastruktur listrik skala besar, tetapi juga bisa memanfaatkan berbagai sumber energi listrik yang melimpah. Seperti energi terbarukan yang bersumber dari angin, matahari, air, dan sebagainya. Ia menyambut baik program pemerintah yang berencana membagikan PLTS ke 128 desa.
“Pembagian PLTS ke desa-desa adalah langkah yang tepat untuk mempercepat desa terakses listrik, karena listrik itu penting untuk mempercepat pembangunan desa di segala bidang,” tambahnya.
Menurut Fitria, ratusan desa yang belum berlistrik bukanlah angka yang kecil. 414 desa belum berlistrik itu, lanjutnya, juga menunjukkan betapa tertinggalnya mereka dengan informasi, teknologi, dan segmen-segmen pembangunan. Tak hanya itu, hajat hidup mendasar masyarakat setempat juga bisa tidak terpenuhi karena tidak adanya akses listrik.
“Maka yang harus dilakukan adalah melakukan percepatan dengan segala upaya, baik dari sisi penganggaran maupun realisasinya untuk membangun kedaulatan kelistrikan di desa-desa itu,” tuturnya.
Fitria menambahkan, pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Karena itu, perlu upaya agar pembangunan ini dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan dari pihak-pihak terkait. Terutama korporasi yang bersentuhan langsung dengan desa-desa itu.
“Di Kalteng ini ada banyak korporasi. Saya pikir pemerintah bisa mengupayakan untuk duduk bersama dengan korporasi, membahas bagaimana membantu percepatan peningkatan desa berlistrik,” tuturnya.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bisa hanya mengandalkan APBN atau APBD. Diperlukan juga pendanaan dari stakeholder lain seperti korporasi yang berada di wilayah sekitar desa tidak berlistrik.
“Perlu ada penganggaran yang sifatnya matching fund dan melibatkan pihak terkait. Dari pemerintah berapa, dari swasta berapa, sehingga kita menemukan pendanaan paling memadai bagi desa-desa yang belum berlistrik,” tandasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
