Jaga Iklim Investasi yang Kondusif, Tekankan Kewajiban Investor terhadap Kesejahteraan Rakyat
PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini untuk memastikan kehadiran investasi maupun kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai berjalan sama-sama. Hal itu diungkapkan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran usai menerima audiensi tertutup dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalteng.
Dalam audiensi tersebut, Gapki Kalteng menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi selama ini. Mengingat asosiasi yang menaungi investor perkebunan kelapa sawit ini membawa modal besar demi berinvestasi di provinsi setempat. Pemprov Kalteng pun menerima masukan-masukan dari Gapki Kalteng atas kegelisahan investor selama ini, baik terkait masalah sosial maupun regulasi yang dibuat pemerintah.
“Ada kegelisahan di kalangan pengusaha, keadaan sosial, maupun regulasi yang dibuat pemerintah, maka langkah yang kami ambil adalah dengan membentuk satgas yang bisa menangani masalah-masalah sosial dan yang berkaitan dengan investasi,” jelas Sugianto kepada wartawan usai audiensi tertutup di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa siang (23/1).
Sugianto menjelaskan, satgas bertugas untuk menyelesaikan tiap permasalahan yang berkaitan dengan konflik sosial di Kalteng. Salah satunya adalah persoalan pabrik kelapa sawit tanpa kebun.
“Karena ada isu dan berbagai masukan atas banyaknya penjarahan di kebun-kebun, di situ peran satgas untuk menghentikannya, itu tidak boleh. Selain itu, lingkungan juga perlu dijaga, maka satgas turun ke situ untuk merapikan,” tutur Sugianto.
Pria yang bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu menekankan pemenuhan kewajiban perusahaan atas tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan sosial masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar kebun. Menurut Sugianto, realita yang terjadi di lapangan adalah investor berdatangan ke Kalteng, baik di sektor pertambangan, perkebunan, hingga perhutanan, tetapi masih saja ada masyarakat Kalteng yang miskin, kendati tinggal di sekitar wilayah kebun.
“Maka kami sampaikan juga bagaimana kondisi sarana prasrana pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi di Kalteng, terkait dengan ada beberapa yang kurang memadai, itu kami sampaikan juga kepada Gapki,” sebutnya.
Upaya memerangi kemiskinan ekstrem juga diungkit gubernur di hadapan jajaran pengurus Gapki Kalteng. Seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebun kemitraan atau plasma, sehingga masyarakat Kalteng mampu keluar dari jeratan kemiskinan.
“Di samping itu kewajiban sosial juga harus kita selesaikan. Kami juga membahas pelibatan mereka (perusahan, red) dalam membangun universitas, supaya pembangunan jangka panjang di Kalteng berjalan maksimal,” ujar suami dari Yulistra Ivo itu.
Sugianto menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan pihak swasta untuk membangun sarana prasarana penting di Kalteng. Maka dari itu, agar makin memaksimalkan kehadiran investasi di Kalteng, pihaknya akan mendata kembali potensi-potensi perkebunan di Kalteng melalui beberapa komoditi unggulan. Langkah maksimal ini didukung oleh anggaran Pemprov Kalteng yang naik tiga kali lipat menjadi kurang lebih Rp8,7 miliar.
“Anggaran itu sudah naik, makanya seluruh perangkat daerah yang ada sebaiknya tidak tanggung-tanggung lagi dalam membuat perencanaan program,” ucapnya.
Pihaknya akan mengembangkan untuk penguatan komoditas-komoditas unggulan di Kalteng. Diharapkan komoditas-komoditas lain tersebut menjadi kekuatan ekonomi Kalteng ke depannya. Sebagai contoh, budi daya jagung dapat dimaksimalkan potensinya melalui upaya hilirisasi.
“Kita bisa memperkuat jagung dan hilirisasinya di Kalteng, supaya pakan ternak di Kalteng dapat tersedia secara mandiri, lalu apalagi yang bisa dikembangkan, seperti kakao itu ada 2.000 ha lebih, lalu kopi sudah ada 4.000 ha, ini perlu kita perkuat dan bangun sendiri industrinya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Gapki Kalteng Syaiful Panigoro mengatakan, penjarahan kebun sawit di Kalteng saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Pencurian TBS dilakukan secara terang-terangan. Sekelompok oknum masyarakat mengerahkan ratusan unit mobil untuk memanen buah sawit.
“Fenomena itu menjadi kegelisahan kami, karena dikaitkan dengan tuntutan bahwa realisasi plasma 20 persen, padahal di kebun-kebun yang sudah realisasi pun tetap saja dijarah,” ungkap Syaiful kepada awak media.
Bahkan ada masyarakat sekitar kebun perusahaan yang sudah punya plasma, turut mengeluh dan mempertanyakan mengapa perusahaan hanya diam ketika kebunnya dijarah. Bagaimana ingin melawan, jumlah sekuriti dengan jumlah penjarah yang datang tidak sebanding.
“Fenomena penjarahan ini sudah berjalan hampir setahunan, sebetulnya sudah lama ramai, tetapi peristiwa ini naik lagi setelah ada peristiwa penembakan di Desa Bangkal,” sebutnya.
Fenomena penjarahan, ungkap Syaiful, awalnya terjadi di Seruyan dan Kotawaringin Barat (Kobar). Kemudian akhir-akhir ini terjadi di Kotawaringin Timur (Kotim). Tiga wilayah itu yang akhir-akhir ini diramaikan dengan kasus penjarahan kebun sawit.
“Tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen itu di provinsi lain juga ada, tetapi penjarahan seperti ini hanya terjadi di Kalteng,” sebutnya.
Gapki Kalteng sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap anggota-anggotanya yang belum memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sebanyak 20 persen.
“Kami introspeksi, kami sudah imbau anggota apakah sudah melakukan regulasi, kebanyakan sudah, tetapi tetap ada yang memportal, pemdanya mau turun untuk buat kaveling, ternyata mereka sudah membangun plasma lebih dari 20 persen,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, H Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, pertemuan yang dilakukan itu merupakan awal yang baik untuk penanganan konflik perkebunan di Kalteng.
“Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum ada solusinya bagi dunia investasi perkebunan,” tuturnya.
Rizky menyebut, ada beberapa perbedaan peraturan yang membuat persoalan di dunia investasi menjadi runcing. Namun jika dilihat dari sisi potensi, Kalteng menyimpan potensi luar biasa di sektor perkebunan.
“Hampir 2-3 juta luasan tutupan sawit. Kalau memang dibilang dunia investasi PBS, ada yang sudah melaksanakan bahkan lebih dari 20 persen,” sebutnya.
Menurut Rizky, ada perusahaan yang belum melakukan realisasi kebun masyarakat, tetapi tidak serta-merta yang belum itu tidak mau melakukan. Sebab, ada peraturan yang menerangkan bahwa perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007 belum wajib membangun plasma.
“Pertemuan ini sangat baik, menghasilkan saran dan masukan yang baik, dengan begitu nanti mudah-mudahan dunia investasi di Kalteng, bukan hanya sawit, tetapi juga kakao, kelapa dalam, kopi, cengkeh, dan karet bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
