KORWIL Pendidikan Kecamatan Pasak Talawang, Periyanto, punya keinginan kuat agar dunia pendidikan di wilayah kerjanya itu maju pesat. Birokrat yang akan pensiun pada 2030 itu ingin membuktikan bahwa pendidikan di kampung tidak kalah dengan di kota.
“Anak-anak di sini bisa menjadi hebat dan berprestasi, kalau kita serius memperhatikan, mereka tidak akan kalah dengan anak-anak kota, warga di sini juga punya kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan,” ungkap pria kelahiran 1970 itu saat berbincang-bincang dengan penulis.
Pengawas sekolah di Kecamatan Pasak Talawang itu memastikan Pemkab Kapuas tidak akan tinggal diam jika mengetahui persoalan pendidikan di kecamatan setempat. Pihak Dinas Pendidikan Kapuas juga meminta laporan secara berkala terkait kondisi belajar mengajar di SDN 2 Kaburan.
Pery bertugas mengawasi 15 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pasak Talawang. Ada 4 sekolah swasta dan 11 sekolah negeri. Dari pengamatannya selama bertugas di Kecamatan Pasak Talawang, sekolah dasar di Desa Kaburan memang menjadi langganan banjir. Tiap tahun banjir merontokkan aktivitas belajar mengajar. Jika kondisi demikian dibiarkan, aktivitas pendidikan di Desa Kaburan akan terkubur.
“Desa Kaburan, terutama Dusun Tumbang Onah memang langganan banjir. Karena kondisi itu, masyarakat pun mengeluh. Keluhan mereka direspons pemerintah daerah dan mungkin pusat. Akhirnya dapat rumah gratis, dengan catatan warga harus pindah dari bantaran sungai,” ungkap pria berpembawaan kalem itu.
Menurut Pery, gambaran umum di Kecamatan Pasak Talawang, ada penduduk daerah tertentu yang selalu meminta agar sekolah direlokasi karena berbagai alasan. Paling sering adalah masyarakat Desa Kaburan.
“SDN 1 Kaburan juga minta pindah seperti SDN 2, ketika kondisi banjir cukup parah, tentu sangat membahayakan guru dan murid, makanya mereka minta relokasi sekolah,” katanya.
Ihwal anak-anak didik SDN 2 Kaburan yang belajar di bawah tenda darurat, Peri menyebut pihak Dinas Pendidikan Kapuas sudah menegaskan akan secepatnya mendirikan bangunan sekolah. “Disdik sudah berjanji, mungkin dalam tahun ini, tanggal dan waktunya belum tahu pasti,” tuturnya.
Kades Kaburan 2022-2030, Metro, mengaku pembangunan sektor pendidikan di wilayah desa yang dipimpinnya itu perlu terus digencarkan. Masalah utama kondisi pendidikan di Desa Kaburan adalah akses jalan menuju sekolah yang kerap dilanda banjir.
Secara topografis, Desa Kaburan memang termasuk wilayah di Kecamatan Pasak Talawang yang rentan terjadi banjir. Bencana air bah itu tak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga proses belajar mengajar di sekolah.
“Kalau sudah banjir, kepala bisa tenggelam, karena posisi permukiman dan sekolah itu di pinggir sungai, tiap tahun banjir terjadi empat sampai lima kali,” ungkap pria berusia 38 tahun itu.
Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalteng tahun 2023, Desa Kaburan masih berstatus berkembang. Termasuk desa-desa lain di wilayah Kecamatan Pasak Talawang.
Masalah pendidikan di Desa Kaburan mungkin saja hanya segelintir contoh dari segunung persoalan pemerataan kualitas pendidikan antara desa dan kota. Tak hanya di Kalteng, tapi juga Indonesia secara umum.
Para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan harus membuka mata dan telinga terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah pelosok. Plus, masyarakat akar rumput juga jangan takut untuk bersuara, mendengungkan pelbagai persoalan yang terjadi di daerahnya. (ce/ram/kpfm)
