PALANGKA RAYA – Sosok yang akan menggantikan Nuryakin untuk menempati posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng masih menjadi teka-teki. Namun tiap kali dikonfirmasi, pejabat tinggi Pemprov Kalteng kompak menyebut beberapa nama birokrat potensial. Nama-nama yang akan menempati jabatan ASN paling tinggi di Pemprov Kalteng itu disebut-sebut berasal dari para birokrat senior. Perihal itu diungkapkan langsung Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Beberapa waktu lalu, pernyataan serupa juga pernah disampaikan Wagub Edy Pratowo.
Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, ihwal penunjukkan penjabat (pj) sekda, saat ini pihaknya masih melihat profil masing-masing kandidat yang potensial untuk dipilih menempati posisi itu. Ia menegaskan, para kepala perangkat daerah di lingkup pemprov merupakan sosok-sosok hebat.
“Nanti kami lihat, lalu kami pilih, semuanya hebat-hebat, ada Pak Leo (Leonard S Ampung, Kepala Bappedalitbang), ada Bu Ina (Linae Victoria Aden, Kepala DP3APPKB), terus ada Pak Katma (Kepala Badan Kesbangpol), semuanya hebat, terutama Pak Leo yang merupakan senior,” beber Sugianto kepada wartawan di Aula Jayang Tingang, Kamis (29/8).
Selain Leonard S Ampung, Sugianto juga menyinggung birokrat senior lain yang potensial dipilih untuk menjabat pj sekda. Sosok itu adalah Herson B Aden yang kini mengemban tugas sebagai Pj Bupati Gumas dan Hermon yang kini merupakan Pj Bupati Murung Raya.
“Nanti kami cek semua, mana yang paling layak menjadi sekda, kami akan pilih sosok yang bisa merepresentasikan keberagaman,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Lisda Arriyana menjelaskan, terkait Sekda Kalteng Nuryakin yang mengundurkan diri hingga menimbulkan kekosongan jabatan ASN tertinggi di pemprov itu, posisinya bakal diisi terleih dahulu oleh pejabat pelaksa harian (plh) sekda, karena posisi sekda definitif belum resmi kosong, sementara Nuryakin yang tercatat masih menjabat tengah menjalani ibadah umrah.
“Plh itu kan statusnya terbatas, hanya melaksanakan tugas sekda secara umum, sedangkan untuk menandatangani anggaran, keuangan, dan lain-lain tidak bisa,” tuturnya.
Lisda mengatakan, secara administrasi negara, Nuryakin masih menjabat sebagai Sekda Kalteng. Sebab, proses pensiun Nuryakin berbeda dengan pejabat tinggi pratama lainnya di Pemprov Kalteng, karena posisi Sekda langsung berada di bawah Presiden melalui Kemensetneg RI.
“Saat ini juga masih berproses, artinya pada saat beliau balik dari umrah, mungkin sudah keluar SK pensiunnya dari jabatan sekda maupun ASN,” ujar Lisda.
Setelah plh sekda menjabat, lalu jabatan sekda definitif resmi kosong, barulah ditunjuk plt sekda. Secara teknis, kurang lebih dalam beberapa minggu, Gubernur Kalteng bakal menunjuk pj sekda yang akan bertugas selama tiga bulan. “Tapi itu tergantung kebijakan pimpinan,” tuturnya.
Terpisah, pemerhati pemerintahan, Farid Zaky Yopiannor mengatakan, jabatab sekda vital dan menentukan berjalan tidaknya roda pemerintahan dan administrasi daerah. Karena itu, dalam memilih dan menunjuk sekda, kepala daerah pasti akan memilih sosok yang sejalan dan sepemikiran dalam membangun daerah.
“Tentu yang harus diperhatikan adalah kepangkatannya, sehingga hal-hal administratif itu tidak jadi penghalang ketika nama-nama itu diajukan ke pusat,” katanya kepada Kalteng Pos, Minggu (1/9).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) itu menjelaskan, sekda adalah jembatan bagi kepala daerah untuk mewujudkan keinginan politik, yang diterjemahkan ke dalam tata kelola birokrasi dan administrasi.
“Sekda merupakan penerjemah administratif dari cita-cita politis kepala daerah, sehingga aturan juga mengizinkan bahwa kepala daerah paling berwenang untuk mengusulkan nama-nama, walau pada akhirnya juga perlu ada pertimbangan dari Kemendagri,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Barometer Kebijakan Publik dan Politik Daerah (Bajakah) Institute itu menambahkan, selain dinilai dari sisi kedekatan dan profesionalitas, posisi sekda sangat strategis dan menempatkan pejabat eselon paling tinggi di Pemprov Kalteng. Tentunya, kalkulasi pemilihannya adalah sosok birokrat yang dekat dengan pimpinan dan profesional dalam bekerja.
“Persaingan perebutan kursi sekda pasti akan terjadi, tetapi pada akhirnya sudah menjadi hak prerogatif kepala daerah untuk memutuskan siapa yang dipilih,” tandasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
