KPU Kalteng Gelar Debat Pemungkas pada 20 November
kpfmpalangkaraya.com, PALANGKA RAYA – Masa kampanye tinggal sepekan lagi. Tepat pada tanggal 24 November 2024, kampanye pasangan calon (paslon) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah tidak diperbolehkan. Waktu sepekan ini harus dimanfaatkan para kandidat bersama tim sukses untuk berkampanye, menguatkan dan memastikan dukungan rakyat benar-benar solid.
Pengamat politik dari Universitas Palangka Raya (UPR), Paulus Alfons Yanca Dhanarto, mengatakan tim sukses (timses) perlu menggiatkan verifikasi lapangan. Berbagai strategi dan upaya selama ini perlu dianalisis sejauh mana keberhasilannya. Tidak hanya secara kuantitatif (survei), tetapi juga secara kualitatif. Penting untuk memastikan soliditas tim pemenangan. Apakah ada yang main dua kaki, atau bahkan potensi sabotase.
“Saya kira tim untuk mempersiapkan debat dengan tim lapangan (pemenangan) perlu diverifikasi agar peran dan tanggung jawab mereka lebih efektif,” ucap Paulus, Minggu (17/11/24).
Ia mengatakan, jika para paslon mengedepankan etika, maka aturan masa tenang perlu diperhatikan. Atribut kampanye seperti baliho, spanduk, atau poster harus dibersihkan dari ruang publik oleh tim pemenangan paslon masing-masing.
Selama masa kampanye ini, para paslon diharapkan sudah memperkuat dukungan pada daerah yang bukan basis massa agar dukungan makin menguat.
“Saya kira tim punya prioritas daerah mana yang perlu diintervensi. Daerah kuat dipertahankan, daerah lemah diperkuat. Menurut perhitungan saya, seharusnya sudah dilakukan sejak selesai debat perdana,” tuturnya.
Dalam sisa waktu masa kampanye ini, menurutnya yang penting dilakukan tim pemenangan paslon adalah melakukan evaluasi. Jika ada kabupaten yang belum dikunjungi, artinya kabupaten itu dianggap tidak signifikan untuk dilakukan intervensi.
Selain itu, dosen FISIP ini berpendapat bahwa saat ini yang perlu diperhatikan paslon yakni memastikan respons masyarakat, khususnya basis suara masing-masing, terkait program-program yang diusung. Juga makin menunjukkan etikabilitas dan memastikan komitmen jika terpilih.
“Etikabilitas perlu dikedepankan walau baliho, spanduk, poster telah dibersihkan dari ruang publik oleh tim paslon masing-masing,” tegasnya.
Khusus untuk kandidat Pilgub Kalteng, perlu untuk mengetahui kriteria para pemilih. KPU Kalteng menyebut pada pilkada 2024 terdapat 210.053 jiwa yang merupakan pemilih dari kalangan baby boomer. Kalangan ini merupakan para pemilih yang lahir tahun 1946-1964. Selain itu, terdapat 19.161 pemilih dari kalangan pre baby boomer atau pemilih yang lahir sebelum tahun 1945.
Ketua KPU Kalteng Sastriadi menjelaskan, dari total 1.960.053 pemilih di Kalteng, terdapat 714.531 pemilih generasi Y dengan tahun kelahiran 1981-1996. Sedangkan pemilih generasi Z dengan tahun kelahiran 1997-2012 tercatat sebanyak 474.322 pemilih.
Generasi X dengan tahun kelahiran 1965-1980 menempati posisi ketiga dengan persentase 27,65% atau 541.986 pemilih. Generasi baby boomer dengan tahun kelahiran 1946-1964 berada di posisi keempat dengan persentase 10,72% atau 210.053 pemilih.
“Terakhir, generasi pre baby boomer dengan tahun kelahiran 1945 ke bawah tercatat sebanyak 19.161 pemilih atau 0,68% dari total DPT,” bebernya, Rabu (13/11/24), saat bincang-bincang bersama awak media.
Sastriadi mengungkapkan, selama ini KPU Kalteng gencar melakukan sosialisasi demi meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 27 November mendatang. KPU Kalteng menargetkan partisipasi pemilih mencapai 70 persen pada pilkada tahun ini.
Ia menambahkan, pada pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya, jumlah pemilih di Kalteng mengalami peningkatan dan berhasil memenuhi target nasional. Karena itu, pada pilkada 2024 ini KPU Kalteng menargetkan partisipasi pemilih lebih dari 70 persen.
“Kami terus menyosialisasikan ke berbagai kalangan, baik dari kalangan muda sampai tua agar tertarik menggunakan hak suara dan menjadi pemilih yang cerdas,” ungkapnya.
Selain itu, KPU mendorong partai politik untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, mengingat betapa pentingnya satu suara dalam menentukan nasib daerah selama lima tahun ke depan.
Pengamat politik dari Universitas Palangka Raya, Ricky Zulfauzan, mengatakan pemilih usia senja (50 tahun ke atas) adalah pemilih yang cenderung tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Menurutnya, pemilih kalangan ini akan bergerak pada pilkada ketika difasilitasi.
“Oleh karenanya, mereka hanya akan menggunakan hak pilih ketika difasilitasi oleh anak atau keluarga atau penyelenggara pemilu,” ucap Ricky.
Ia mengatakan kelompok pemilih ini cenderung tidak mengikuti berita terkini terkait perkembangan pilkada, sehingga piliha mereka tergantung pada siapa yang akan memfasilitasi.
“Pada usia seperti itu, mereka cenderung tidak memilih dengan rasional,” tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Farid Zaky menyebut persoalan yang kerap ditemui di tiap pemilihan adalah jual beli suara atau politik transaksional.
“Perilaku pragmatis untuk menang pemilu adalah menggunakan jalan pintas politik transaksional berupa jual beli suara,” ungkapnya.
Dengan demikian, pemilih memberikan hak politik mereka terhadap calon tertentu. Pada saat bersamaan, mereka berharap calon tersebut akan memenuhi tuntutan mereka ketika terpilih.
Proses itu membuat pilkada menjadi ajang untuk transaksi politik, bukan sebagai kontestasi kompetensi, rekam jejak, dan program dari calon. Ini akan merusak esensi demokrasi, di mana pemilih seharusnya memilih calon pemimpin berdasarkan tiga hal tersebut.
“Pemilih harusnya memilih berdasarkan rational choice untuk kepentingan bangsa. Namun, sifat transaksional kini seolah menjadi rational choice bagi mereka,” kata Farid.
Sementara itu, KPU Kalteng juga akan menggelar debat publik ketiga paslon kontestan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalteng 2024. Debat pemungkas ini dijadwalkan pada 20 November, bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.
Debat ketiga ini mengusung tema Sinkronisasi Pembangunan Daerah dan Nasional yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Bingkai NKRI. Debat ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program kerja para paslon.
Anggota KPU Kalteng Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Harmain, menjelaskan bahwa panelis dan moderator dalam debat ketiga ini berbeda dari debat sebelumnya. Mereka adalah Prof Hj Hamdanah, Dr Irwani, Dr Pranata, Dr Ricky Zulfauzan, dan Telhalia M Th DTh.
“Kami menunjuk lima panelis, ada yang berasal dari akademisi Universitas Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri Palangka Raya, dan Institut Agama Kristen Palangka Raya,” ujar Harmain, Minggu (17/11/24).
Ia menambahkan, para panelis telah melakukan rapat sesuai tema yang ditentukan untuk mempersiapkan materi debat. Sementara itu, moderator yang akan memandu debat nanti merupakan profesional dari luar Kalimantan Tengah, sesuai kesepakatan dengan tim kampanye dan pasangan calon. “Ada dua moderator, Insyaallah dari TVRI dan TVOne,” ungkapnya.
Debat pemungkas ini akan disiarkan langsung TVRI Kalteng dan kanal YouTube KPU Kalteng, sehingga masyarakat dapat menyaksikannya dari mana saja. Harmain juga memastikan bahwa persiapan teknis untuk debat ketiga ini sudah maksimal. Sejauh ini seluruh paslon memastikan akan hadir.
“Kami memastikan semua paslon akan hadir nanti,” ucapnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk turut menyaksikan debat ini agar lebih memahami visi, misi, serta program kerja masing-masing paslon.
“Kami berharap masyarakat dapat menyimak dengan baik dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani. Kami juga berharap debat nanti berjalan lancar dan para paslon mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Masyarakat juga bisa mengenal lebih dalam sosok calon pemimpin yang akan membawa Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik selama lima tahun ke depan,” tandasnya. (irj/ovi/ce/ala/kprol/kpfm)
