kpfmpalangkaraya.com, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 pada Jumat (29/11/24)
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng diketok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Jumlahnya tembus angka Rp 10 Triliun. Ini merupakan angka final dari hasil pembahasan Raperda APBD 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Rusdi Gozali, menjelaskan bahwa total anggaran belanja daerah sebelum pembahasan adalah Rp9,5 triliun.
Namun setelah melalui proses pembahasan, terjadi penyesuaian pendapatan daerah sehingga pagu belanja daerah meningkat menjadi Rp10,2 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp706 miliar.
Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung 206 program, 711 kegiatan, dan 2.426 subkegiatan.
Lebih lanjut, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp443 miliar yang ditujukan untuk mendukung program strategis daerah yang telah tercantum dalam rencana strategis perangkat daerah.
Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan melalui pergeseran, penambahan, maupun pengurangan program dan kegiatan antar perangkat daerah.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun menyampaikan pendapat akhir eksekutif. Ia menegaskan bahwa persetujuan terhadap Raperda APBD 2025 merupakan hasil dari proses perencanaan yang komprehensif.
“Raperda APBD ini akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih lanjut. Setelah mendapat persetujuan, kepala daerah akan segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD,” jelasnya.
Katma juga mengungkapkan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,3 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp10,2 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp900 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
“Dengan disetujuinya Raperda APBD 2025, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. Mari kita terus memperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ovi/ala/kpfm)
