Category: DPRD Kotawaringin Timur

Akibat Dampak Dicabutnya Izin Konsensi SAMPIT– Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru saja mencabut 192 usaha konsesi kawasan hutan. Izin usaha ini menguasai 1.369.567 hektare, namun dinilai menelantarkan lahan dan tidak mempunyai rencana kerja. Keputusan Pemerintah

SAMPIT– Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur mendorong agar pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada awal tahun. Terlebih lagi untuk pekerjaan yang sifatnya proyek fisik. Hal ini belajar dari tahun 2021 silam. Pasalnya, banyak pekerjaan pada

SAMPIT-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Meski begitu, program ini wajib sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie mengatakan, pihaknya siap meningkatkan

SAMPIT-DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk menghindari proyek-proyek yang bersifat ikonik atau mercusuar. Pasalnya masih banyak kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak bagi masyarakat di daerah ini. “Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir

SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi meminta Kapolres yang baru AKBP Sarpani agar dapat meningkatkan penegakan hukum dalam memberantas tindak kejahatan yang dikategorikan darurat, yaitu penyalagunaan dan peredaran narkoba di daerah ini. “Kami berharap dengan pergantian

SAMPIT– Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra Rinie dan Wakil Ketua I H.Rudianur mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan silaturahmi dari Kapolres Kotim yang baru yaitu AKBP Sarpani, Rabu (5/1). “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres Kotim yang sudah