PALANGKA RAYA-Aktivitas pengangkutan atau hauling hasil tambang batu bara di daerah Kabupaten Barito Timur (Bartim) membuat masyarakat setempat tidak nyaman. Pasalnya, lalu lalang kendaraan besar pengangkut emas hitam tersebut berdampak pada kerusakan jalan umum sebagai jalur utama mobilitas masyarakat. Keadaan
Tag: bartim
Merusak Jalan Negara, Hentikan Aktivitas Hauling Batu Bara
Sekelompok Ormas Minta Gubernur Turun ke Bartim TAMIANG LAYANG-Aktivitas pengangkutan atau hauling hasil tambang batu bara di wilayah Kabupaten Barito Timur (Bartim) bikin masyarakat gerah. Lalu lalang kendaraan pengangkut hasil tambang emas hitam ini menghancurkan infrastruktur jalan negara yang sehari-hari
Divonis Bersalah, Hj Misniati Ajukan Banding
PALANGKA RAYA – Tidak terima dengan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya yang memutus dirinya bersalah melakukan kegiatan merintangi usaha perusahaan pertambangan di Desa Jawetan, Kabupaten Barito Timur, Hj Misniati mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
Wiyatno: Segera Kembalikan Desa Dambung ke Kalteng
JAKARTA-Perjuangan untuk mengembalikan Desa Dambung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dimulai. Ketua DPRD Kalteng H Wiyatno, Bupati Barito Timur (Bartim) Ampera, bersama pejabat kabupaten dan provinsi, serta tokoh masyarakat menggelar audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pertemuan itu dilaksanakan di
Perjuangkan Desa Dambung, Perlu Sinergi Lintas Elemen
PALANGKA RAYA-Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) tengah mengupayakan agar Desa Dambung kembali menjadi bagian dari wilayah Kalteng. Hal ini didasarkan permintaan masyarakat desa setempat. Mulai ada upaya mengajukan pembatalan Peraturan Menteri Dalam
Perjuangkan Desa Dambung, Perlu Sinergi Lintas Elemen
PALANGKA RAYA-Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) tengah mengupayakan agar Desa Dambung kembali menjadi bagian dari wilayah Kalteng. Hal ini didasarkan permintaan masyarakat desa setempat. Mulai ada upaya mengajukan pembatalan Peraturan Menteri Dalam