jpnn.com, JAKARTA – Front Pembela Islam (FPI) mengeluarkan pernyataan sikap setelah Pemprov DKI dianggap membuat kebijakan yang mendukung kemaksiatan. Setidaknya terdapat dua kebijakan dari Pemprov DKI yang dianggap FPI mendukung kemaksiatan.
Dua kebijakan itu yakni pemberian izin kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) dan memberikan penghargaan terhadap lokasi maksiat bekedok tempat hiburan.
Juru Bicara FPI Munarman menyebut pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengubah orientasi pembangunan. Dari yang sebelumnya mengedepankan pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan religius.
“Kedua, kami umat Islam di Jakarta sampai saat ini masih menaruh kepercayaan kepada Bapak Anies Baswedan untuk mampu mewujudkan kehidupan di Jakarta yang berdasarkan sejarah berdirinya adalah kota yang penuh dengan nilai religius,” ungkap Munarman kepada jpnn.com, Senin (16/12).
