Kredit Perbankan Langgar Karbon Neutral, Deni Daruri: Berpotensi Dapat Sanksi Internasional

Pendiri Yayasan Bumi Global Karbon (BGK) Achmad Deni Daruri. Foto: Dokpri

jpnn.comJAKARTA – Saat ini, bank-bank besar di Indonesia, khususnya bank pelat merah, masih banyak memberikan kredit yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, porsi pembiayaan untuk industri tak ramah lingkungan masih mendominasi.

Hal itu disampaikan Pendiri Bumi Global Karbon Foundation (BGKF), Achmad Deni Daruri kepada media di Jakarta, Senin (27/1).

Menurut Deni, meski sudah ada yang memiliki kredit ramah lingkungan, Bank milik pemerintah seperti BNI, Bank Mandiri, dan BRI masih memiliki portofolio kredit tak ramah lingkungan. Apabila dianalisa dan dihitung, masih banyak kegiatan bank tersebut yang menghasilkan emisi besar.

“Sehingga diperlukan manajemen penurunan emisi untuk semua bank milik pemerintah supaya nantinya tidak terkena imbas sanksi oleh internasional,” papar Deni.

Deni yang juga pendiri Center of Banking Crisis (CBC) ini menjelaskan karbon neutral merupakan suatu keadaan net zero emission alias tidak ada emisi. Merupakan suatu keadaan di mana kegiatan yang menambah emisi karbon akan di-offset dengan kegiatan yang mengurangi emisi sehingga akan tercapai hasil yaitu kondisi tidak ada emisi atau zero emission

Isu karbon neutral menjadi perhatian serius dan fokus dari WEF (World Economic Forum) yang diadakan di Davos, Swiss pada 21-24 Januari 2020 yang dihadiri 3.000 peserta dan di dalamnya terdapat pemimpin negara serta pimpinan korporasi global. Pada kesempatan ini Indonesia diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Masih kata Deni, sangat disayangkan bahwa isu karbon neutral ini, tidak disampaikan utusan  Indonesia dengan baik sehingga literasi karbon dapat menjadi gerakan kesadaran baru di dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.

“Ada beberapa hal dalam pertemuan WEF tersebut yang harus diketahui yaitu disampaikannya alasan mengenai mengapa industri khususnya perbankan harus mencapai karbon neutral dalam kegiatan usahanya,” papar Deni.

Adapun alasan perbankan harus meraih karbon neutral, menurut Deni, adalah target pengurangan emisi di dunia yang tidak tercapai. Perusahaan, market, industri, pemerintahan dan regulator akan mencoba untuk mempercepat proses ini yang tadinya bersifat sukarela, menjadi wajib.

Implikasinya, bisa menambah biaya operasi bank, gangguan ekonomi, banyak ketidakpastian, dan hilangnya pekerjaan. “Sebanyak 40 bank sentral dan pengawas, sedang melakukan kajian untuk menyertakan risiko perubahan iklim  Climate change risk), ke dalam aspek ekonomi dan keuangan,” paparnya.

Di Jerman, lanjut Deni, terdapat regulasi baru untuk semua kendaraan berbensin akan ditiadakan sampai 2030. Industri-industri, perminyakan, automotive, bisa terancam karena hal ini. Bank yang mempunyai portofolio di industri-industri tersebut juga akan terkena efeknya.

“Ketidakpastian itu menimbulkan risiko transisi (transition risk),” beber Deni

Dengan adanya karbon neutral, lanjutnya, merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan bank dan memitigasi efek dari risk transisi. Karena semua kegiatan bank akan terukur secara objektif, transparan, serta perhitungan pengurangan karbonnya akan terlihat jelas.

“Akan ada review dimana portfolio bank di realokasikan ke industri/perusahaan yang lebih sustainable,” katanya.

Jika tidak mencapai karbon neutral, kata dia, aspek sustainable ataupun pengurangan emisi masih abu-abu serta tidak terukur secara akurat dan objektif. Contoh, pada saat di Davos yang lalu, green peace memprotes kebijakan bank-bank besar seperti JP Morgan, CitiBank of America, RBC Royal Bank, Barclays yang mengklaim mereka sustainable, tapi ternyata masih memiliki billion dollar investment untuk industry oil & gas dan batubara yang tak ramah lingkungan.

“Karbon neutral menjadi legacy dunia yang sangat dihormati oleh PBB, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga dunia lainnya,” tuturnya.

Menurut Deni, tidak sulit bagi bank milik pemerintah, mencapai karbon neutral saat ini.

Jika kegiatan perbankan masih banyak menimbulkan penambahan karbon, maka CSR bank-lah yang akan membantu penurunan emisi  sebagai penyeimbang hingga tercapai keadaan zero emission.

Di mana, CSR yang bisa menurunkan emisi adalah CSR yang berkelanjutan dimana dana CSR akan disalurkan untuk pemeliharaan dan penjagaan hutan yang berkelanjutan, serta hasil  penurunan emisinya bisa disertifikasi dan diklaim oleh pemberi dana CSR dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan perhitungan BGKF, dengan biaya pemeliharaan dan penjagaan hutan hingga sertifikasi CO2 eq yang hanya sebesar Rp700 ribu hingga Rp1 juta per hektare (ha) per tahun, bakal menghasilkan penurunan emisi sekitar 200-300 ton CO2eq per ha.

Pada 2018, total CSR bank pemerintah  adalah sebesar Rp390 miliar sedangkan alokasi untuk hutan dan lingkungan sebesar Rp3,5 miliar. Hanya 0, 8 persen nilai CSR dari bank pemerintah yang berkontribusi terhadap penurunan emisi CO2eq.

Sesuai pesan Davos 2020, lanjutnya, sepatutnya  kementerian BUMN mewajibkan  bank-bank pemerintah agar sebagian besar CSRnya pada 2020, dialokasikan dan distribusikan untuk pemeliharaan dan penjagaan hutan indonesia berkelanjutan supaya pada akhir tahun 2020  bank-bank pemerintah dapat mencapai  karbon neutral  certified.

Saat ini, kata Deni, BGKF tengah mengedukasi dan membantu  beberapa industri termasuk bank swasta untuk mendapatkan sertifikasi karbon neutral.

Berdasarkan hasil penelitian BGKF, supaya seluruh industri di Indonesia mencapai karbon  neutral, maka sesuai amanat WEF di Davos dan  UU No 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement  serta Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, perlu dilakukan sejumlah langkah.

Meminta OJK merevisi POJK Nomor 51/2017 tentang laporan berkelanjutan menjadi pencapaian karbon neutral; Kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk menambah indeks karbon neutral di BEJ selain indeks sri ke hati yang sudah usang dan memasukkan indeks green ESG (Enviroment Sosial Governance) yang belum berjalan.

Membuat SKB antara Mendagri dan Mneteri LHK supaya setiap bupati wajib membuat daerahnya mencapai karbon neutral dengan meng-offset emisi industri dengan emisi hasil pemeliharan hutan yang berasal dari CSR industri sendiri.

BPDLH (Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup) yang dibuat di Polandia pada 2019, dengan dana APBN sebesar Rp3 triliun wajib bersinergi dengan foundation yang ahli di bidang karbon neutral seperti BGKF, CBC, lembaga sertifikasi seperti TUV Rheinland. Guna mempercepat karbon neutral di setiap daerah, sehingga memudahkan karbon kredit ke depan untuk setiap daerah yang telah tersertifikasi.

Jika karbon neutral menjadi kewajiban semua industri, maka kewajiban NDC yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi di Paris dan sudah menjadi UU Nomor 16/2016 tentang Paris Agreement, akan tercapai dengan sendirinya. Bahkan bisa melebihi target yang diharapkan.(fri/jpnn)

185 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.