jpnn.com, JAKARTA – Selamat pagi pembaca setia JPNN, inilah lima berita terpopuler di JPNN.com hingga pagi ini:
1. Penjelasan Lengkap Kepala BKN soal Honorer K2 dan Nonkategori
Masalah seputar penyelesaian honorer K2, pelik dan berliku. Sejak 2014 hingga saat ini, dari 438.590 honorer K2 yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), baru terselesaikan sekira 59 ribu orang.
Rinciannya, sekitar 8 ribu diangkat menjadi PNS lewat tes dan 51 ribuan lolos seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
2. Muncul Spanduk Meminta Anies Mundur Gara-Gara Banjir
Pemandangan tak biasa muncul di sekitar Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (26/2) pagi.
Sebuah spanduk berukuran sekitar 1×2 meter terpampang, berisi kecaman disertai foto wajah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Spanduk terpampang di pagar sebuah gedung di Jalan Diponegoro, persis di sebelah rel kereta, berhadapan dengan Kompleks Megaria (Metropole XXI).
3. Persilakan Honorer Nonkategori Ikut Jalur Umum
Gelombang protes honorer nonkategori karena merasa didiskriminasi, membuat Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih heran.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk memprioritaskan honorer K2 adalah hal wajar. Sebab, honorer K2 lahir dari regulasi.
Kalau kemudian ada honorer nonkategori yang tidak masuk database meski bekerja di bawah 2005, Nur malah merasa aneh. Sebab, pendataan dilakukan secara terbuka dan transparan ke publik.
4. Anies Baswedan Tak Hadiri Undangan Rapat dengan DPR
Anggota Komisi V DPR Sudewo membandingkan Joko Widodo dan Anies Baswedan dalam menyikapi penanganan banjir DKI Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu menceritakan bahwa Jokowi saat menjadi gubernur DKI Jakarta mau hadir memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi V DPR membahas banjir. Namun, Anies tidak mau hadir memenuhi undangan rapat komisi.
Sudewo menjelaskan, periode 2009-2014 dia sudah duduk di ruang Komisi V DPR tersebut. Kala itu, kata dia, DKI Jakarta juga dilanda banjir besar.
5. Tito Karnavian Minta Anak Buahnya Bentuk Tim Penyamaran
Mendagri Tito Karnavian menyikapi serius terhadap masih adanya masyarakat yang mengeluhkan layanan pembuatan KTP Elektronik (e-KTP).
Tito meminta dibentuk tim dari kemendagri yang tugasnya menyamar sebagai warga yang mengikuti langsung proses pembuatan e-KTP sampai jadi, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya.
