PALANGKA RAYA-Pilkada serentak tahun 2020 kini semakin dekat. Para calon tengah siap memperebutkan kursi untuk dapat terpilih sebagai kepala daerah, tentunya diimbangi dengan berbagai macam strategi politik, kampanye maupun penyampaian sosialisasi visi dan misi bakal calon, hingga penggunaan media sosial demi meraih simpati dari rakyat.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Sudarto, mengingatkan kepada pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) beserta badan pengawas, memaksimalkan pengawasannya menjelang pilkada serentak didalam penggunaan media sosial (medsos). Hal tersebut upaya dari meminimalisir terjadinya pelanggaran aturan, menjaga stabilitas politik serta kelancaran pelaksanaannya.
“Harus betul-betul diawasi, medsos paling rentan biasanya digunakan sebagai sarana berkampanye karena semua orang dapat dengan mudah mengaksesnya,” ucap Sudarto, Rabu (11/3).
Anggota Komisi A bidang Pemerintahan dan Keuangan tersebut menambahkan, apabila dalam melaksanakan pengawasan medsos agar tidak tertuju hanya kepada akun resmi saja, melainkan diberlakukan juga kepada akun yang tidak resmi. Dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Diantaranya bisa penyebaran berita bohong atau hoaks, kampanye hitam, dapat meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada serentak tahun 2020, khususnya Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Sudarto mengungkapkan, meski pengawasan terhadap media sosial menjadi tantangan yang tidaklah cukup mudah bagi pihak penyelenggara, tambah Sudarto. Setidaknya pihak terkait dapat menggandeng pihak-pihak lain guna meningkatkan pengawasan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi sedari awal. (pra/ari/dar)
