PALANGKA RAYA-Kalteng masih memiliki permasalahan berkenaan tata batas wilayah. Baik antar kabupaten hingga tata batas antar provinsi. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyebutkan, untuk menyelesaikan hal ini, masyarakat harus turut serta mendukung agar permasalahan antar kabupaten bahkan provinsi menjadi clear berkenaan dengan administrasi perbatasan.
Diungkapkannya, dukungan yang dimaksud adalah masyarakat tidak memiliki presepsi buruk dan menyetujui hasil daripada pemerintah daerah (pemda). Terutama berkenaan dengan hasil administrasi kewilayahan. Lantaran, selama ini masih menjadi ketakutan bagi masyarakat yang wilayahnya disebutkan masuk ke wilayah administasi daerah tetangga.
“Saat ini Kalteng masih memiliki permasalahan berkenaan dengan tata batas kewilayahan ini. Kami harap masyarakat memiliki pemahaman bahwa apabila daerahnya menjadi administrasi daerah lain bukan menjadi permasalahan,” ungkapnya saat diwawancarai usai membuka rapat pengendalian karhutla di Hotel Bahalap, Rabu (4/3).
Misalnya saja,menurutnya, salah satu masyarakat yang awalnya masuk dalam wilayah administrasi Kalteng dan setelah terjadi perubahan maka sebagian tanah masuk ke Kalbar atau Kalsel, maka masyarakat tidak dirugikan. Tanah atau lahan pengelolaan yang berada di wilayah tetangga itu tidak hilang.
“Terkadang hal-hal demikian masih menjadi ketakutan masyarakat. Sehingga kesepakatan antar dua daerah berkenaan dengan tata batas wilayah ini belum clear hingga saat ini,” ucapnya kepada awak media.
Akan tetapi, lanjut Fahrizal, hingga saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dan koordinas dengan daerah tetangga yang masih memiliki permasalahan tata batas. Seperti di Kalbar, pihaknya mengklaim bahwa ada wilayah Kalteng yang menjadi wilayah administrasi mereka (Kalbar,red), maka Pemprov Kalteng meminta data administrasi yang jelas.
“Tetapi, hingga hari ini pun Kalbar belum memberikan data administrasi itu. Ini yang masih menjadi permasalahan,” pungkasnya. (abw/hen/nto)
