PALANGKA RAYA – Merespon laporan masyarakat di Desa Gandang Barat Kabupaten Pulang Pisau, DPRD Kalteng bakal panggil perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Pasalnya, ada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut diduga menjadi faktor utama terjadinya banjir di Desa Gandang Barat, bahkan kedua perusahaan tidak memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR).
Persoalan tersebut diketahui setelah perangkat desa dan perwakilan pemerintah kabupaten Pulang Pisau melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan Anggota DPRD Kalteng dapil V, Tomy Irawan Diran dan Maruadi. “Kami sudah mendengar masukan dan keluhan dari perangkat Desa Gandang Barat dan juga perwakilan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Kami akan memanggil perusahaan yang beroperasi di sekitar desa tersebut,” kata Wiyatno.
Dia mengatakan, kiriman air dari dua perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap luapan air, sehingga banjir melanda sejumlah desa disekitarnya. Berdaasarkan data disampaikan perangkat desa, kiriman air dari perusahaan sawit tersebut sekitar 85 persen, karena saluran air diarahkan ke wilayah desa.
“Kami akan mengawal, agar banjir tidak terjadi lagi di Gandang Barat. Persoalan ini sebebarnya bukan banjir, tetapi luapan air yang tidak bisa diantisipasi, karena air kiriman. Sebab itu, kami akan panggil PT SCP dan PT MKM,” ucapnya.
Wiyatno juga menyayangkan perusahaan tidak tanggap dengan banjir yang terjadi disekitar wilayah operasi perkebunan. “Harusnya mereka (perusahaan, Red) tanggap terhadap musibah banjir yang ada dekat areal perkebunan. Sementara ini, informasi dari perangkat desa dan pemerintah tidak ada. Kami akan gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan agar persoalan ini claer,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan PAN, PPP, Perindo, PKS dan Hanura (P4H) Tomy Irawan Diran mendukung pemanggilan perusahan untuk RDP. Dan dia juga mminta pemerintah provinsi segera turun tangan untuk membantu masyarakat yang sudah belasan hari terdampak banjir, sehingga perekonomian lumpuh.
“Kami mendukung agar perusahaan segera dipanggil untuk RDP. Memang seharusnya perusahaan tanggap dengan musibah yang terjadi dan juga memberikan bantuan CSR. Jika mendengar keluhan masyarakat dan pemerintah, perusahaan belum memberikan bantuan apapun,” kata Anggota DPRD Kalteng Dapil V meliputi Pulang Pisau dan Kapuas ini.
Sebelumnya, Kepala Desa Ganda Barat Hariyanto mengatakan, banjir yang terjadi karena banyaknya kiriman air dari daerah lain, khususnya perusahaan perkebunan. Sementara saluran air yang ada tidak lancar.
“Air yang masuk ke desa ini dari Eks PLG. Kemudian paling besar itu dari PT SCP dan MKM. Kami perkirakan sekitar 85 persen suplai dari perusahaan tersebut yang masuk ke Desa Gandang Barat dan sekitarnya,” tegasnya.
Namun, pihak perusahaan tidak memberikan bantuan apapun kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bahkan, dalam upaya pembersihan saluran pihak perusahaan tidak ada perhatian.
“Perusahaan yang ada tidak memberikan bantuan apapun, ketika diminta untuk mengeruk saluran air, pihak perusahaan banyak berkilah. Ini yang kami sayangkan dari perusahaan, sedangkan air banyak dari perusahaan tersebut,” pungkasnya. (arj/dar)
