Stabilkan Bapok lewat Pasar Murah

KETERANGAN PERS: Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran didampingi Ketua TP-PKK Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran diwawancarai awak media usai rapat bersama Pemkab Kobar, Selasa (27/9).

PALANGKA RAYA-Guna menekan angka inflasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Gubernur H Sugianto Sabran mengambil langkah-langkah dan berbagai upaya jangka pendek hingga jangka panjang. Upaya jangka pendek yang dilakukan saat ini yakni melaksanakan pasar penyeimbang, pasar murah, dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Untuk memastikan kondisi perekonomian, gubernur beserta jajaran melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah barat Kalteng, sekaligus meninjau pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang di daerah-daerah.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melaksanakan kunker ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan, dan Kotawaringin Barat (Kobar) mulai Minggu hingga Selasa, 25-27 September. Berdasarkan hasil kunker, gubernur menilai ada beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi. Di antaranya daging dan telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.

“Untuk itu kami mencoba menekan harga bahan-bahan kebutuhan pokok (bapok) ini dengan melaksanakan pasar murah dan pasar penyeimbang di kabupaten-kabupaten, khususnya di Kabupaten Kotim yang menjadi salah satu titik penilaian inflasi Kalteng,” katanya saat diwawancarai di sela-sela kunker di Kabupaten Kobar, Selasa (27/9).

Melalui pasar penyeimbang dan pasar murah ini diharapkan harga bapok bisa stabil kembali. Meski saat ini kondisi perekonomian Kalteng dalam kategori baik, tapi inflasi cukup tinggi. Laju inflasi harus bisa dikendalikan. Walau tidak bisa diturunkan hingga di bawah angka enam persen dalam waktu dekat, tapi paling tidak bisa keluar dari zona rawan.

“Mudah-mudahan inflasi di Kalteng ini bisa segera diturunkan dan tahun depan bisa turun hingga angka lima,” tuturnya.

Bersamaan kunker ini, gubernur juga melaksanakan rapat dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengetahui langkah yang diambil dalam mengatasi inflasi. Berdasarkan arahan presiden, pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota wajib membantu masyarakat yang memerlukan.

“Presiden dan Menteri Keuangan (Menkeu) memerintahkan anggaran dua persen untuk Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menangani inflasi di daerah masing-masing. Jangan sampai menganggap inflasi ini hal remeh atau tidak penting, karena penyumbang angka inflasi provinsi berasal dari daerah,” tegas gubernur.

Gubernur menegaskan, ke depannya sampel penilaian inflasi tidak hanya Kota Palangka Raya dan Sampit, tapi juga kabupaten lain. “Ke depan akan ada empat kabupaten yang menjadi sampel penilaian inflasi untuk melihat skala yang lebih luas,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo mengatakan, pada 2023 nanti dua kabupaten akan diikutkan sebagai sampel penilaian inflasi Kalteng. Kedua kabupaten itu yakni Kapuas dan Sukamara.

“Rencananya dua kabupaten ini juga akan menjadi lokus penilaian inflasi di Kalteng,” katanya saat menyampaikan kinerja APBN Kalteng, di Kantor Kanwil DJPb Kalteng, kemarin.

Hari menuturkan, inflasi di Kalteng hampir tembus ke angka tujuh persen. Meski demikian pihaknya melihat ada upaya Pemprov Kalteng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng melaksanakan sejumlah langkah dalam rangka mengendalikan inflasi, khususnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Salah satunya dengan menggelar pasar penyeimbang.

“Kami akan melihat hasil penilaian pada akhir September nanti, apakah masih mengalami inflasi karena dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM),” ujarnya.

Hari menambahkan, berdasarkan data yang masuk dari pemerintah daerah se-Kalteng, semuanya mengalokasikan DAU atau DBH yang diterima pada Oktober sampai Desember ini untuk parlinsos dua persen.

“Dari data yang kami terima, seluruh daerah sudah memenuhi anggaran parlinsos, artinya seluruh daerah sudah menganggarkan minimal dua persen untuk pengendalian inflasi,” pungkasnya. (abw/ce/ala/kpfm101)

143 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.