Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri
Inflasi di Kalteng pada November 2022 menunjukkan kenaikan. Hal itu membuat pemerintah provinsi (pemprov) melakukan sejumlah upaya agar laju inflasi dapat terkendali, melalui intervensi pasar dan sejumlah program lainnya.
AKHMAD DHANI, Palangka Raya
DATA terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, inflasi di dua wilayah yang menjadi sampel penilaian inflasi Kalteng, yakni Kota Palangka Raya dan Kotawaringin Timur, bulan November berada pada angka 0,16 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo dalam laporannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Aula Jayang Tingang, Senin (5/12), mengatakan bahwa inflasi di Kalteng yang terjadi sepanjang November 2022 disebabkan faktor eksternal dan di luar kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten.
“Yaitu kenaikan tarif transportasi udara serta kenaikan harga rokok yang dilakukan produsen untuk mengantisipasi kenaikan cukai rokok tahun depan sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi,” tuturnya.
Menurut wagub, inflasi di Kalteng saat ini dipengaruhi dua faktor, yakni harga tiket transportasi udara yang relatif naik dan cukai rokok dari produsen yang meskipun pajaknya baru dinaikkan tahun depan tapi sudah menjadi penyumbang inflasi saat ini. Andil inflasi gabungan bulan November 2022 disumbang oleh bensin, beras, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan kue kering berminyak. Bensin menunjukkan andil inflasi sebesar 1,07 persen, beras 0,69 persen, angkutan udara 0,55 persen, bahan bakar rumah tangga 0,54 persen, dan kue kering berminyak 0,24 persen.
“Kalau kebutuhan-kebutuhan yang lain sepertinya masih aman. Trennya menurun dari September hingga November, cuman menurunnya hanya nol koma sekian, ditambah lagi kondisi banjir yang menyebabkan sebagian lahan terendam, sehingga tanaman hortikultura ikut terendam,” jelasnya.
Terkait langkah jangka pendek, wagub mengatakan, pihaknya terus melaksanakan operasi pasar dan pasar penyeimbang yang difokuskan pada dua wilayah yang menjadi sampel penilaian inflasi, yakni Palangka Raya dan Kotawaringin Timur.
“Upaya jangka pendeknya, kami tetap melaksanakan intervensi dengan menggunakan dana BTT, ada pasar penyeimbang, subsidi, dan subsidi transportasi yang mengangkut barang, nanti itu yang akan kita bicarakan,” ucapnya.
Sementara untuk upaya jangka panjang mengantisipasi terjadinya inflasi ke depan, dilakukan kerja sama dengan beberapa pihak di luar Kalteng untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang disinyalir menjadi menyumbang inflasi. “Ada kerja sama dengan Subang dalam upaya jangka panjang untuk pasokan beras karau. Masyarakat kota sangat dipengaruhi oleh fanatisme menggunakan beras karau, beras lokal, jadi itu yang perlu kita lakukan,” jelasnya.
Tak hanya itu, dalam upaya pengendalian inflasi berbagai daerah di Kalteng, dalam waktu dekat pemprov akan mengadakan lagi rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk gerakan bersama.
“Jadi bukan hanya Kota Palangka Raya dan Sampit, tadi kan dilaporkan untuk Pangkalan Bun, Lamandau, dan Kapuas tidak melakukan langkah apa-apa. Bagaimana pun mereka kan daerah kita juga, kira-kira kalau disurvei oleh BPS di daerah-daerah itu, bisa saja ada penyumbang kenaikan inflasi di Kalteng,” bebernya.
Di tempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalteng Eko Marsono mengatakan, tiap kali memasuki bulan Desember, Kalteng selalu mengalami inflasi yang dipengaruhi tingginya permintaan terhadap barang.
“Mudah-mudahan Desember tahun ini, kalau tidak lebih tinggi dari 0,7 persen angka yoy, kita bisa di bawah kondisi sekarang, tapi kalau di atas 0,8 persen, itu akan naik. Bahkan kalau 0,9 persen, bisa naik lagi. Untuk bisa berada di bawah 0,7 persen, tentu ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian,” jelasnya.
Agar mencapai target 0,7 persen dalam upaya pengendalian inflasi di Kalteng, salah satu yang mesti jadi perhatian adalah stok bahan pangan.
“Karena bahan pangan ini permintaannya tinggi, apalagi selam momen nataru. Minyak goreng misalnya. Menurut Kadis Perdagangan Kotim, di Sampit sudah agak langka. Kemungkinan Desember ini permintaan akan makin tinggi lagi. Nah, suplainya ini yang harus dijaga,” ucapnya.
Selain minyak goreng, stok beras juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Harga beras terus naik, di level nasional pun demikian. Mudah-mudahan di kita (Kalteng), khususnya beras premium, karena beras premium kan di luar kendali, harus kita siapkan, mengingat itu salah satu sumber inflasi,” jelasnya.
Pihaknya berharap dalam waktu dekat tidak terjadi bencana alam seperti banjir. Menurut analisis pihaknya, banjir yang belum lama ini melanda Kalteng cukup mengganggu stok hortikultura dari ikan. “Termasuk ikan asin di dalamnya, karena kan ini berkaitan,” ucapnya.
Belum lagi, lanjut Eko, permintaan yang tinggi di sektor transportasi udara yang juga menjadi penyumbang inflasi di Kalteng. “Karena di bulan Desember ini makin tinggi permintaan, tarif tiket angkutan udara tergantung dari banyaknya permintaan, makin banyak permintaan, makin tinggi harga tiket, walaupun ada batas atas, tapi tetap merayap naik, jadi harus jadi perhatian,” tuturnya.
Mengenai kenaikan harga rokok akibat cukai rokok yang akan mengalami kenaikan tahun depan, Eko mengatakan, hal itu pun turut menjadi perhatian dalam upaya mencegah laju inflasi yang makin tinggi. Dengan dilakukannya berbagai antisipasi oleh pemerintah, ia berharap kenaikan inflasi tidak lebih tinggi dari 0,7 persen. Karena itu, persiapan harus dilakukan sejak saat ini.
“Karena pada Januari 2023 akan ada penyesuaian cukai, biar tidak ikut-ikutan naik seperti yang sekarang terjadi, inilah hal-hal yang harus kita antisipasi, mudah-mudahan sih tidak lebih tinggi dari 0,7 jika sudah kita antisipasi dari sekarang,” tandasnya. (*/ce/ala/ko)
