PPKM Segera Diakhiri

Presiden Masih Menunggu Kajian Kemenkes

MELANDAI: Warga melintas di depan mural bertema Covid-19 di Jakarta, belum lama ini.

JAKARTA-Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan sejak pagebluk Covid-19 merebak segera diakhiri. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal penghentian PPKM seiring makin terkendalinya pandemi. Di forum Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta Rabu (21/12), Jokowi menyatakan bahwa selama 12 bulan terakhir, kasus Covid-18 terkendali.

Saat muncul varian Delta, kasus harian mencapai 56 ribu. Disusul varian Omicron dengan puncak kasus mencapai 64 ribu. ”Situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik. Dan, pada Selasa kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200,” beber Jokowi.

Kondisi itulah yang melandasi rencana menghentikan berbagai pembatasan. ”Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Menyambung pernyataannya dalam forum tersebut, di Istana Negara presiden menyatakan masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan. Deadline-nya hingga akhir pekan ini. ”Sehingga saya bisa siapkan keputusan presiden (keppres) mengenai penghentian PPKM,” kata Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan kesiapan penghentian PPKM. ”Sudah hampir satu tahun Indonesia landai,” ujarnya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga sudah memberikan syarat apabila PPKM level 1 berjalan selama satu tahun, maka masuk endemi. ”Kementerian Kesehatan sudah mempersiapkan. Antara lain, serologi survei,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik sinyal dari Presiden Jokowi tersebut. Hal itu akan memberikan sentimen positif bagi ekonomi domestik.

Jika PPKM maupun PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dihentikan, kata Menkeu, masyarakat bakal nyaman melakukan aktivitas ekonomi. ”Dari sisi ekonomi, lebih confident lagi untuk masyarakat melakukan aktivitas normal dan memperlakukan Covid-19 sama seperti virus lain,” terang Ani, sapaan karib Sri Mulyani.

Dia menilai, dihentikannya PPKM dan PSBB mampu mendorong ketahanan ekonomi di tengah masyarakat. Dengan begitu, ekonomi nasional pada awal tahun bakal lebih baik lagi. ”Saya harap ini memberikan dorongan, terutama pada awal tahun, sesudah masyarakat melihat ini adalah sebagai situasi yang aman,” kata Ani.

Apalagi, ketahanan ekonomi domestik amat diandalkan ketika ekonomi global sedang bergejolak. Khususnya pada tahun depan yang dihantui isu resesi global.

Sejalan dengan wacana PPKM yang akan berakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah melakukan exit strategy dengan pemetaan restrukturisasi target. Khususnya pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, industri, serta daerah tertentu yang masih terdampak scarring effect pandemi Covid-19.

Meski kredit tumbuh melebihi sebelum pandemi, masih ada scarring effect di sektor tertentu. Terutama yang berkaitan dengan ekspor. Misalnya, UMKM, pariwisata, dan industri yang berorientasi ekspor. ”Beberapa ekspor kita mengalami situasi pelemahan pasar di luar negeri. Misalnya, manufaktur, tekstil, dan alas kaki itu diberi ruang untuk kemungkinan perpanjangan restrukturisasi sampai satu tahun lagi,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Kinerja sektor jasa keuangan, lanjut dia, memang sudah melebihi seperti sebelum pandemi. Kredit perbankan per Oktober 2022 tumbuh 11,95 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 6.333 triliun. Sedangkan pertumbuhan industri pembiayaan mencapai 12,7 persen YoY dengan nilai outstanding piutang sebesar Rp 402,6 triliun.

Meski demikian, Mahendra mengimbau tetap waspada terhadap perkembangan ekonomi global yang meliputi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi. Mengingat, harga energi dan pangan masih tinggi. Pasokan dan distribusi barang masih tersendat.

Karena itu, penting bagi industri sektor jasa keuangan melakukan pencadangan ke level yang lebih memadai. Dengan tujuan bersiap menghadapi skenario pemburukan akibat kenaikan risiko kredit atau pembiayaan dan risiko likuiditas. ”Jadi, race antara soft landing, crash landing, atau perfect storm. Jangan terlalu euforia dengan profit banyak, buru-buru bagi dividen. Ini mesti dijaga,” tegas mantan wakil menteri luar negeri itu.

Kondisi Ekonomi Makro

Presiden menyatakan, pengalaman dalam merespons gempuran pandemi tersebut menjadi bagian untuk mempersiapkan ketidakpastian ekonomi tahun depan. Meski, menurut Jokowi, secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik.

Dia bahkan membandingkan dengan beberapa tahun lalu. ”Kalau kita lihat angka detail 2014–2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar dolar AS pada 2014. Kemudian pada 2015 berada di angka 17,5 miliar dolar AS,” katanya.

Jokowi ingin jajarannya berani melakukan reformasi struktural. Tujuannya, menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Misalnya, urusan surat berharga negara (SBN) yang saat itu 38,5 persen dikuasai asing, sekarang tinggal 14,8 persen. ”Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ungkapnya.

Saat ini, dalam neraca transaksi berjalan kuartal III surplus sebesar 8,9 miliar dolar AS. Nominal tersebut berarti 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. ”Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, kepala negara juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Presiden telah memerintah menteri investasi dan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik. ”Sudah saya perintahkan kepada menteri investasi, menteri ESDM, dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif,” tuturnya. Sejauh ini, sudah 2.078 konsesi hutan maupun konsesi tambang yang dicabut.

Demikian halnya dengan aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur. Termasuk peralatan operasional yang menumpuk di gudang. ’’Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN, banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu,” ujarnya. Kebiasaan itulah yang menurut Jokowi mengakibatkan aset tidak produktif.(jpc/kpfm)

295 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.