Jusuf Kalla Lantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kalteng

Palang Merah lahir pada abad ke-19 di Italia saat terjadinya perang besar yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Kala itu tak ada yang menangani para korban. Muncullah gagasan membentuk organisasi kemanusiaan untuk menangani para korban perang, bertindak secara netral tanpa berpihak.
ANISA B WAHDAH, Palangka Raya
DI Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi besar. PMI merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, bekerja secara sukarela, ikhlas, dan penuh pengabdian. Hingga kini, PMI telah terbentuk di 34 tingkat provinsi dan 408 kabupaten/kota di Indonesia.
Kemarin, Senin (16/1) Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat PMI M Jusuf Kalla melantik dewan kehormatan dan pengurus PMI Kalteng di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya. Ketua Dewan Kehormatan dijabat Suhaemi, sementara Ketua Pengurus PMI Kalteng dijabat Nuryakin.
Ketum Pengurus Pusat PMI Jusuf Kalla mengatakan, PMI merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Salah satunya bertugas membantu penanganan bencana.
“PMI bertugas secara netral dan tidak membeda-bedakan serta bersifat universal. Kita harus bertekad meningkatkan upaya untuk itu sebagai organisasi terbesar di Indonesia,” ucapnya.
Jusuf Kalla menyebut, PMI tidak memiliki kantor, tapi memiliki markas. Artinya, PMI bekerja tanpa batas waktu alias stand by 24 jam melayani kebutuhan sosial.
“Yang memiliki markas itu hanya kepolisian, TNI, dan PMI yang terbuka, jam berapa pun diminta bantuan, PMI siap memberikan pelayanan,” sebutnya.
Wakil Presiden RI dua periode ini menegaskan, PMI harus bisa menggerakkan relawan untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah. PMI, kata Jusuf Kalla, akan selalu berharap tidak terjadi bencana di negeri ini. Namun jika terjadi bencana, petugas PMI akan siap membantu.
“PMI berada di tengah, antara orang yang ingin membantu dan orang yang harus dibantu. PMI adalah perantara antara tangan di atas dan tangan di bawah, itu adalah ciri dan cara kerja PMI,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengucapkan selamat atas pelantikan dewan kehormatan dan pengurus PMI Kalteng masa bakti 2022-2027. Pelantikan ini hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat peran strategis PMI Kalteng, agar mampu menghadapi tantangan tugas kemanusiaan ke depan yang makin beragam.
“Saya berharap kepengurusan PMI Kalteng masa bakti 2022-2027 makin memajukan organisasikan dan mampu meningkatkan kinerja yang sudah baik selama ini. Kembangkan inovasi dari sistem yang sudah ada, lakukan penyempurnaan jika diperlukan, dan tetap semangat mengabdi kepada masyarakat atas dasar kemanusiaan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan wagub, PMI merupakan garda terdepan dalam memberikan bantuan dan layanan kemanusiaan bagi masyarakat saat terjadi kecelakaan atau bencana. Meski PPKM telah dicabut, tapi pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir. Potensi kebencanaan lain pun masih ada dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
“Untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini, diperlukan kesiapsiagaan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan serta strategi yang proaktif di segala kondisi,” ucapnya.
Wagub menyebut, PMI memiliki peran yang vital dan strategis dalam membantu pemerintah menangani urusan sosial, kemanusiaan, dan penanggulangan bencana alam atau nonalam, sehingga masyarakat terlayani dengan baik. PMI sebagai organisasi kemanusiaan harus selalu siap sedia dan berbenah diri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Inovasi dan gagasan baru harus dilakukan agar PMI makin dekat dengan semua kalangan masyarakat. PMI diharapkan bisa memelopori aksi kemanusiaan donor darah sehingga menjadi gaya hidup masyarakat,” tegasnya.
Dengan kepengurusan baru ini, tambahnya, diharapkan ide dan terobosan baru dimaksud dapat tercermin dalam program-program kerja PMI Kalteng, untuk selalu siap siaga menghadapi segala tantangan yang ada, agar pelaksanaan misi kemanusiaan berjalan optimal. Diperlukan upaya terpadu dan terkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial secara berjenjang, serta perangkat daerah terkait lainnya.
“PMI juga harus mendukung upaya pencegahan terjadinya bencana sosial akibat adanya isu-isu menyesatkan di tengah masyarakat. PMI harus mengambil bagian untuk meminimalkan potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat khususnya di Kalteng,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus PMI Kalteng Nuryakin mengatakan, pengurus PMI Kalteng akan berupaya maksimal meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi serta menjunjung profesionalisme kerja dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga akan meningkatkan kerja sama dan sinergi mendukung program pemerintah, terutama dalam penanganan sosial kemasyarakatan di wilayah Kalteng,” tuturnya. (*/ce/ala/kpfm)