Delapan Daerah Menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla
PALANGKA RAYA-Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng sudah meningkat jumlahnya. Menurut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, eskalasi kasus karhutla ini membuat urgensi penetapan status tanggap darurat penting untuk setiap daerah. Apalagi musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H Nuryakin mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan penanganan karhutla di wilayah Kalteng, pihaknya telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/194/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
“Status siaga darurat berlaku selama 167 hari, terhitung sejak 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023. Penetapan status siaga darurat karhutla ini didasarkan pada penetapan status siaga darurat kabupaten/kota, karena sampai dengan saat ini sudah tujuh kabupaten dan satu kota yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla,” beber Nuryakin saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi pemantapan rencana penanganan darurat karhutla Kalteng tahun 2023, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/6).
Daerah yang telah menetapkan status siaga darurat yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Katingan.
Nuryakin mengatakan, selama berada dalam status siaga darurat karhutla, Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Karhutla Provinsi Kalteng, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/36/2023, akan mengaktivasi pos komando (posko) penanganan darurat bencana karhutla di Kalteng.
“Sebagai tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat karhutla dan pos komando penanganan darurat bencana karhutla, saya minta kepada seluruh anggota posko penanganan darurat bencana karhutla untuk memantapkan beberapa hal guna mengoptimalkan antisipasi dan penanggulangan karhutla 2023,” ucapnya.
Hal pertama adalah rencana penanganan darurat karhutla Provinsi Kalteng diharapkan menjadi acuan dalam operasi penanganan darurat karhutla. Dalam perencanaan operasi penanganan darurat ini, lanjut sekda, satgas dapat mengacu pada pasal 26 Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalteng.
“Berdasarkan rencana penanganan darurat yang telah disusun, segera lengkapi dengan rencana kebutuhan anggaran penanganan darurat karhutla. Saya minta agar dalam penyusunan kebutuhan anggaran, benar-benar dicermati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan review oleh APIP, dan jika sudah ditetapkan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pinta Nuryakin.
Tak hanya itu, sekda juga berharap satgas segera melaksanakan apel gelar pasukan dan pengecekan sarana prasarana penanganan karhutla, sekaligus aktivasi pos komando penanganan darurat bencana karhutla.
“Demikian beberapa hal yang saya pikir perlu jadi perhatian semua anggota posko sebagai garda terdepan penanganan karhutla sehingga bisa membuat persiapan dengan baik,” tuturnya.
Menurut Nuryakin, tantangan yang dihadapi dalam rangka penanganan karhutla tahun ini akan lebih berat dibandingkan tiga tahun terakhir. Diprediksi kemarau tahun ini akan lebih panjang dan lebih kering, bahkan ada potensi terjadinya fenomena el nino.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya harapkan sinergisitas dan soliditas dari seluruh anggota posko penanganan darurat bencana karhutla dalam pelaksanaan tugas kita untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,” tandasnya.
Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Thoyib menyebut, perkembangan kasus karhutla di wilayah Kalteng sampai dengan 4 Juni 2023, khususnya titik panas dan kejadian karhutla mengalami peningkatan.
Berdasarkan data karhutla yang terus dipantau posko krisis karhutla Provinsi Kalteng, lanjut Toyib, berdasarkan data BRIN FireHotspot, terpantau ada 970 hotspot yang tersebar di 14 kabupaten/kota, sedangkan kejadian karhutla yang dilaporkan kabupaten/kota sebanyak 161 kejadian, tersebar di 11 kabupaten/kota, kecuali Barito Timur, Gunung Mas, dan Seruyan.
“Fakta bagi kita semua, dari bulan April ada sebanyak 220 hotspot, lalu bulan Mei meningkat menjadi 375, sedangkan kejadian karhutla bulan April sebanyak 16 kejadian, lalu bulan Mei meningkat menjadi 51 kali,” beber Toyib.
Di samping itu, berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Kalteng akan memasuki musim kemarau pada dasarian (sepuluh harian) II Juni 2023. Ini menjadi peringatan serius bagi segenap pihak soal kemungkinan eskalasi bencana karhutla.
“Sebagai tindak lanjut penetapan status siaga darurat karhutla, maka sejak tanggal 31 Mei 2023, BPBPK Kalteng dengan menggunakan anggaran rutin dari DBH-DR telah mengaktifkan pos lapangan sebanyak 35 pos yang tersebar di delapan kabupaten/kota dan 31 kecamatan prioritas, dengan melibatkan sebanyak 245 personel, yang terdiri dari babinsa, babinkamtibmas, dan masyarakat setempat,” paparnya.
Selain itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat karhutla, Gubernur Kalteng melalui kepala BNPB telah mengusulkan ke pemerintah pusat bantuan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC), 1 unit helikopter patroli, dan 2 unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
“Pelaksanaan operasi udara akan dikoordinasikan secara teknis oleh Satgas Udara yang dikoordinasi oleh Danlanud Iskandar Pangkalan Bun,” tambahnya.
Lebih lanjut Toyib mengatakan, ada 87 kecamatan yang merupakan daerah risiko tinggi karhutla, tersebar di 13 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Murung Raya. Secara khusus, lanjutnya, dengan mempertimbangkan penyebaran lahan gambut yang menjadi salah satu prioritas penanganan, maka fokus penanganan darurat karhutla dapat lebih ditingkatkan di 9 kabupaten/kota prioritas. Mencakup Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Sukamara.
“Dengan total kecamatan risiko tinggi karhutla sebanyak 70 kecamatan, di mana dalam rencana intervensi dukungan penanganan di tingkat lapangan dapat dipilih kembali dengan memperhatikan kondisi terkini,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Yudo Mustiko mengatakan, Kalteng termasuk dalam urutan kesembilan daerah di Indonesia yang rawan terjadi karhutla.
“Daerah kita memang tidak seperti Kalimantan Barat (Kalbar) yang berada di urutan pertama daerah rawan karhutla se-Indonesia, tapi daerah kita berada di nomor sembilan. Jika daerah rawan kebakaran di Kalbar 2.700 sekian hektare, kita mungkin 617 sekian hektare,” beber Yudo.
Meski perbandingannya cukup jauh, menurut Yudo, tidak ada salahnya segenap pihak mulai menyiapkan langkah konkret sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Sebab, akhir-akhir ini kejadian karhutla di sejumlah daerah mengalami eskalasi.
“Belakangan eskalasi kejadian karhutla meningkat, kami melalui Manggala Agni sudah melakukan 47 kali pemadaman bersama personel Polda, Korem, dan BPBD. Kalau benar-benar diamati, sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang ini ada peningkatan kejadian karhutla,” tuturnya.
Menurut Yudo, Pemprov Kalteng dapat segera mengusulkan TMC ke pemerintah pusat, mempertimbangkan kondisi langit Kalteng saat ini yang masih berawan.
“Mungkin bisa kita pertimbangkan untuk segera mengusulkan teknologi modifikasi cuaca, saya pikir untuk Kalteng bisa diusulkan, karena eskalasi kejadian karhutla akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan,” pungkasnya. (dan/ce/ala/kpfm)
