“Saya berharap semua kepala dinas bisa bertugas di mana pun ditempatkan,”
H Edy Pratowo
Wagub Kalteng
PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melakukan rotasi serta melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng. Rotasi tersebut merupakan upaya penyegaran pejabat untuk mempercepat pembangunan demi mewujudkan Kalteng yang makin bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis (BERKAH). Pelantikan dilakukan oleh Wagub Kalteng H Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, Kamis (6/7).
Pejabat yang telah dilantik adalah HM Katma F Dirun sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng, Leonard S Ampung sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Ahmad Husain sebagai Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalteng (data lengkap pada tabel).
Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, rotasi pejabat merupakan bagian dari kebutuhan sebuah organisasi dalam rangka penyegaran. Karena itu, sebagian dari kepala dinas yang sudah lama bertugas di instansi tertentu perlu penyegaran.
Wagub menyebut, pejabat yang dilantik tersebut berdasarkan hasil uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 415 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan kepala sekolah kali ini untuk mengisi kekosongan jabatan. Juga menjadi bagian dari upaya penyegaran, guna memperlancar tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Pelantikan pejabat juga merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai,” terangnya.
Dikatakan wagub, pertimbangan utama yang digunakan untuk menentukan jabatan bagi setiap pegawai didasarkan pada kompetensi, kinerja, pengabdian, dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada negara.
“Tiap pejabat hendaknya punya kemauan yang kuat untuk terus berkreativitas dan berinovasi dalam bekerja serta memiliki wawasan yang luas,” lanjutnya.
Wagub menekankan agar tiap kepala dinas bisa membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. “Dengan menghayati peran dan fungsi tersebut, kiranya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam dinamika organisasi pemerintah,” tambahnya.
Edy berharap pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengemban tugas baru, memberikan yang terbaik kepada Pemprov Kalteng.
“Untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik yang bersifat pelayanan dan pengaturan maupun pemberdayaan dan pembaruan,” ucapnya.
Kepada para pejabat yang dilantik, wagub mengingatkan bahwa karier pegawai negeri sipil (PNS) dari pangkat terendah hingga tertinggi merupakan buah kerja keras. “Tidak semua aparatur mampu dan berkesempatan meraih itu,” tuturnya.
Ditemui awak media usai pelantikan, wagub menyebut bahwa rotasi jabatan merupakan bagian penyegaran dan sebuah perjalanan karier seorang pegawai negeri. “Supaya tidak bosan, kalau di situ-situ saja tiap tahun, repot juga,” katanya.
Wagub menambahkan, secara aturan dibolehkan jika kepala daerah selaku pembina kepegawaian melakukan penilaian dan mutasi jabatan.
“Bukan karena si A ini profesional atau tidak profesional, tapi ini lebih menyangkut kebutuhan organisasi untuk percepatan pembangunan di Kalteng, terlebih selama masa jabatan yang tersisa, kami berharap kepala dinas bisa bekerja di mana pun ditempatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kalteng HM Katma F Dirun menilai mutasi tugas hanyalah cara untuk penyegaran dalam karier pegawai negeri. Mengenai jabatan baru yang diemban, bagi Katma yang terpenting saat ini adalah konsolidasi persiapan untuk menghadapi pemilu 2024.
“Yang pasti Kesbangpol juga akan bersiap menghadapi pemilu dan pilkada 2024, untuk itu kami butuh konsolidasi,” tuturnya.
Katma menyebut bahwa persiapan menghadapi pilkada telah diatur dalam SOP. Tinggal bagaimana menjalankannya.
“Dalam pandangan saya, semua daerah di Kalteng itu memang rawan, ada yang sedang, dan ada yang hanya perlu monitoring saja, kembali pada dinamika interaksi politik antara elite politik dan respons masyarakat, jadi apabila suatu daerah memiliki relawan, ada respons dari para elite politik, dan tensinya mulai menghangat, itu merupakan hal yang wajar,” pungkasnya. (zia/irj/ce/ala/kpfm)
