JawaPos.com – Tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya berasal dari komponen gaji sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar EAPBN 2024 dan Nota Keuangan. Tunjangan kinerja (tukin) mereka juga terbuka untuk diusulkan naik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan tukin itu akan diusulkan setiap kementerian/lembaga (K/L). Dengan demikian, nilai tukin akan ditentukan setiap instansi.
Ani, demikian Sri Mulyani biasa disapa, menegaskan bahwa tukin dihitung berdasar kinerja setiap abdi negara. ”Jadi, yang kinerjanya baik mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari Tunjangan kinerja ,” paparnya pada konferensi pers Rabu (16/8) malam.
Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menaikkan gaji sebesar 8 persen untuk ASN pusat dan daerah serta TNI-Polri pada 2024. Pensiunan juga akan mendapatkan kenaikan 12 persen. Menurut Ani, pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah serta TNI/Polri mencapai Rp 52 triliun.
Ani membeberkan, persentase bagi pensiunan lebih besar karena mereka tidak mendapat tukin. Sebaliknya, para PNS serta TNI-Polri disertai dengan pemberian tukin. ”Makanya, kalau dilihat, growth dari kenaikan ASN serta TNI-Polri sebesar 8 persen. Sementara, pensiunan tidak dapat tukin sehingga kenaikannya lebih tinggi,’’ terang dia.
Sementara itu, rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan mendapat tanggapan beragam. Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arid Fakrullah bersyukur atas kenaikan gaji tersebut. Mengingat, sudah bertahun-tahun gaji PNS tidak mengalami kenaikan.
Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah kali terakhir naik pada 2019. Ketika itu Jokowi memutuskan menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Pada 2015, presiden menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama.
Soal cukup tidaknya kenaikan tersebut bagi PNS, menurut dia, relatif. Terlebih, ASN dinilainya telah terbiasa mencukup-cukupkan diri atas yang apa diperoleh.
Terkait dengan dampak kenaikan gaji terhadap kinerja, Zudan menekankan, ASN selalu bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Baik itu dalam kondisi ada maupun tidak ada kenaikan gaji. ”Insya Allah. Sudah bertahun-tahun gaji ASN tidak naik pun para ASN tetap semangat bekerja,” jelasnya.
Senada, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi komitmen presiden untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan, termasuk guru. Namun, upaya itu saja belum cukup. Ada komitmen lain yang paling ditunggu.
”Yang lebih penting lagi, presiden punya komitmen di masa akhir jabatannya untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi ASN. Salah satunya, menjadi PPPK,” ungkapnya kemarin.
Jika tidak diselesaikan saat ini, urusan guru honorer akan menjadi pekerjaan rumah yang diwariskan kepada pemerintah selanjutnya. Akibatnya, pemerintahan era Jokowi mendapat penilaian tak mampu menyelesaikan masalah. ”Selain itu, janji mengangkat sejuta guru PPPK oleh Mas Nadiem (Mendikbudristek Nadiem Makarim, Red) belum terbukti, belum terpenuhi,” keluhnya.
Bukan hanya soal pengangkatan honorer, Jokowi juga diminta kembali membuka seleksi guru PNS. Sebab, rekrutmen PPPK dinilai hanya solusi jangka pendek. Status PPPK tak lantas menjadikan guru akan stay lama di daerah-daerah yang kekurangan guru, terutama di daerah 3T.
Tuntutan-tuntutan tersebut diharapkan bisa terwujud di akhir masa jabatan Jokowi. Terlebih, lanjut dia, saat ini Indonesia mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Hingga 2024, ada kebutuhan 1,3 juta guru di sekolah negeri. ”Sementara, sampai 2023, pemerintah hanya mampu merekrut 544 ribu guru PPPK,” tegasnya.
Belum lagi, solusi penerapan marketplace guru oleh Mendikbudristek yang dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Salah satunya, adanya praktik kongkalikong atau KKN lantaran guru bisa direkrut langsung oleh sekolah.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan bahwa 2024 merupakan tahun politik. Karena itu, kenaikan gaji bagi ASN tersebut tidak bisa dipisahkan dari politik. ”Seakan peningkatan ini untuk menenangkan situasi tahun politik,” jelasnya.
Memang, bisa juga kenaikan gaji tersebut ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Namun, menurut dia, dampaknya akan sangat meragukan. ”Berapa sih nilainya bila dibandingkan peningkatan kebutuhan hidup? Tidak signifikan,” ujarnya.
Agus menuturkan, perbaikan pelayanan publik bukan hanya dengan peningkatan kesejahteraan. Tetapi juga soal siapa orang nomor satunya, baik di kota atau kabupaten, provinsi, maupun negara.
”Kalau orang nomor satunya itu memiliki niat perbaikan pelayanan yang gila, pasti pelayanan publik meningkat drastis,” paparnya.
Dia mencontohkan saat membantu mantan Direktur PT KAI Ignasius Jonan mereformasi pelayanan publik kereta api di Indonesia. ”Bukan peningkatan kesejahteraan, lalu pelayanan meningkat, pemimpin yang memengaruhi pelayanan publik. Itu kuncinya,” katanya.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto juga menanggapi kenaikan gaji untuk Polri. Menurut dia, peningkatan gaji untuk polisi tidak lantas bisa meningkatkan kinerja aparat hukum. Sebab, berapa pun besarnya kenaikan gaji tidak akan berdampak positif bila integritas personel minim.
”Gaji meningkat membuat kinerja polisi meningkat itu harapan. Realitasnya tidak sesederhana itu,” ujarnya.
Integritas berbanding lurus dengan akuntabilitas dan tingginya disiplin anggota. Masalahnya, seberapa tinggi tingkat disiplin anggota bila organisasi masih toleran terhadap pelanggaran. ”Tanpa perubahan budaya organisasi, kenaikan gaji tidak akan menekan pungli,” tegas Bambang.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai bahwa kenaikan gaji 8 persen bagi Polri cukup berarti. Namun, kompleksitas kinerja Polri memiliki tingkat yang berbeda. Menurut dia, gaji ideal masing-masing pun memiliki ukurannya. ”(Kenaikan) ini buat kami sebuah hal yang sangat menggembirakan,” jelasnya. (jpc/kpfm)
