Evaluasi PPDB Jalur Zonasi

OMBUDSMAN

PALANGKA RAYA – Selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, Ombudsman RI Perwakilan Kalteng rutin melakukan pengawasan lapangan dan menerima konsultasi maupun aduan dari calon peserta didik terkait dengan pelaksanaan itu. Ombudsman mencatat beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pendidikan untuk pelaksanaan PPDB ke depannya.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombusman RI Perwakilan Kalteng, Putri Viana Yunirahati menjelaskan, sejauh ini tidak ada pengaduan terkait pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun ada konsultasi dari calon peserta didik yang sifatnya menanyakan informasi ke Ombudsman terkait pelaksanaan PPDB.

“Ada dua konsultasi yang kami terima, pertama menanyakan soal sistem verifikasi pendaftaran yang cukup lama, kemudian terkait jarak rumah dan sekolah yang berubah radiusnya,” beber Putri kepada Kalteng Pos, Selasa (9/7).

Adapun konsultasi itu dilakukan oleh calon peserta didik yang mendaftar masuk ke lembaga pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA). Kedua calon peserta didik yang konsultasi itu, ujar Putri, sama-sama mengikuti pendaftaran jalur zonasi.

“Yang satu menanyakan perihal lamanya proses verifikasi, yang satu lagi menyampaikan terkait hasil seleksinya yang kemudian keluar dari daya tampung,” bebernya.

Mengingat kedua calon peserta didik itu hanya berkonsultasi, pihaknya menyarankan untuk menanyakan terlebih dahulu ke sekolah. Jika sudah ditanyakan ke pihak sekolah, tetapi tidak ada tanggapan atau penyelesaian, bisa disampaikan lagi ke Ombudsman Kalteng untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Sejauh ini, karena kami melihat keluhan terkait dengan sistem, maka kami menilai perlu ada evaluasi untuk sistemnya, terutama yang terkait dengan zonasi, karena berkaitan dengan titik jarak, dikhawatirkan bisa memengaruhi hasil penghitungan radiusnya,” jelas Putri.

Ia menjelaskan, tiap tahun pihaknya selalu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB. Hal itu sesuai dengan surat edaran (SE) langsung dari Ombudsman pusat, yang menginginkan adanya pemantauan langsung di lapangan selama pelaksanaan PPDB.

“Di sisi lain kami juga menyediakan formulir wawancara untuk diisi oleh beberapa instansi, itu untuk mengetahui pelaksanaan PPDB di luar pengawasan Ombudsman,” bebernya.

Pihaknya melakukan wawancara ke beberapa instansi yang berkaitan dengan PPDB, seperti Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat kota.

“Sisanya kami lakukan wawancara ke sekolah-sekolah, jadi peran kami dalam pelaksanaan PPDB adalah memastikan kanal pengaduan itu digunakan dengan baik atau tidak, apakah ada atau enggak warga yang mengadu,” ujarnya. (dan/ce/ala/kpfm)

28 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.