PULANG PISAU – Keinginan warga Desa Gandang Barat di Kecamatan Maliku agar dilakukan pendalaman dan pelebaran saluran primer di desa tersebut telah direspons Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pulang Pisau.
Kepala DPUPR Pulang Pisau Usis I Sangkai mengungkapkan, untuk menindaklanjuti terkait hal tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). “Kami masih menunggu informasi selanjutnya terkait permintaan masyarakat itu,” kata Usis, Selasa (3/3).
Menurut Usis, karena itu merupakan saluran primer maka yang berwenang melakukan penanganan adalah Balai Rawa. “Untuk itu, kami melakukan langkah koordinasi terlebih dahulu. Selain itu, untuk penanganan masalah tersebut, kami juga melakukan koordinasi dengan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar lokasi itu,” akuinya.
Sebelumnya, Kepala Desa Gandang Barat, Yono berharap ke depan banjir tahunan yang terjadi di desanya tidak terulang lagi. “Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bencana itu adalah pelebaran dan pendalaman saluran primer,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada bupati Pulang Pisau melalui dinas terkait bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kalteng Pos, saluran tersebut merupakan tanggung jawab Balai Rawa.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pulang Pisau Eknamensi Tawun saat dikonfirmasi terkait penganan banjir di Desa Gandang Barat mengaku, pihaknya telah menurunkan tim untuk melihat situasi di lapangan secara langsung. “Kami telah melakukan penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,” kata Tawun.
Mantan Asisten III Sekda Pulang Pisau itu mengaku, Dinas Sosial Pulang Pisau juga telah menyediakan dapur umur. “Di dapur umum itu kami menyediakan makanan bagi warga yang terdampak banjir,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, apakah bantuan pangan untuk korban banjir telah disalurkan, Tawun mengaku, untuk bantuan secara regular dari kabupaten masih dipersiapkan. “Sementara bantuan beras dari pemerintah provinsi dan badan urusan logistik masih menunggu status tanggap darurat. Yang menentukan status itu nanti BPBD,” akuinya.
Meski aktivitas perekonomian masyarakat yang tertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan lumpuh, namun Tawun menilai, belum ada ancaman kerawanan pangan di daerah tersebut.
“Kalau sampai ke arah sana (kerawanan pangan) belum. Karena ketinggian air di wilayah itu saat ini berkisar antara 30 sampai 70 sentimeter,” bebernya. (art/ens/nto)
