394 Views
Author: adtkpfm
Penganguran Massal Disebut Akan Terjadi
Akibat Dampak Dicabutnya Izin Konsensi SAMPIT– Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) baru saja mencabut 192 usaha konsesi kawasan hutan. Izin usaha ini menguasai 1.369.567 hektare, namun dinilai menelantarkan lahan dan tidak mempunyai rencana kerja. Keputusan Pemerintah
Pelaksanaan Pembangunan Harus Awal Tahun
SAMPIT– Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur mendorong agar pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada awal tahun. Terlebih lagi untuk pekerjaan yang sifatnya proyek fisik. Hal ini belajar dari tahun 2021 silam. Pasalnya, banyak pekerjaan pada
Fasilitasi Konsultasi Penyelesaian Sengketa Lahan
PALANGKA RAYA-Jajaran Komisi II DPRD Kalteng menerima kunjungan DPRD Barito Timur (Bartim) dalam rangka berkonsultasi permasalahan sengketa lahan transmigrasi yang ada di Kabupaten Bartim dan mengharapkan agar permasalahan ini dibawa ke DPR RI. Anggota Komisi II DPRD Kalteng Jainudin Karim
Minat Baca Harus Ditingkatkan
PALANGKA RAYA-Wakil Ketua III DPRD Kalteng Faridawaty Darlan Atjeh mengatakan, minat baca bagi kalangan pelajar harus ditingkatkan. Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan minat baca pada siswa. Sebab membaca adalah pintu utama penguasaan ilmu pengetahuan
Jalani Rutinitas Sesuai Prokes
PALANGKA RAYA– Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya yang ingin melaksanakan kegiatan masyarakat agar bisa menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Kota Palangka Raya masih berada pada level dua penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan